SURABAYA, RBNasional.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Pendidikan dan Pelatihan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter Embarkasi Surabaya Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Surabaya, Rabu (4/2). Dalam pembukaan tersebut, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya kecakapan teknis, pemahaman regulasi, serta empati sebagai pilar utama pelayanan jemaah haji yang aman, nyaman, dan bermartabat.
Sebanyak 626 peserta diklat PPIH kloter mengikuti pelatihan yang digelar lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini diambil untuk memberi ruang penguatan kapasitas petugas secara lebih mendalam, sekaligus membangun koordinasi dan koneksitas antarkloter sebelum pelaksanaan ibadah haji dimulai.
Dalam arahannya, Khofifah meminta seluruh peserta menata niat dan membersihkan hati agar tugas pelayanan dijalankan sebagai bentuk pengabdian. Ia menegaskan bahwa PPIH tidak hanya bertugas menjalankan prosedur, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dalam mendampingi jemaah di setiap tahapan ibadah.
“PPIH memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi garda terdepan yang mendampingi jemaah secara langsung di lapangan, sejak keberangkatan, saat pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke tanah air,” kata Khofifah.
Menurutnya, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah jemaah haji terbesar di Indonesia. Selain itu, Embarkasi Surabaya mengemban mandat berskala nasional karena melayani jemaah dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini menuntut kesiapan petugas yang lebih komprehensif.
“Ada tanggung jawab besar untuk memastikan setiap jemaah mendapatkan pelayanan yang layak dan bermartabat. Tantangan penyelenggaraan haji ke depan semakin kompleks, sehingga profesionalisme, komunikasi efektif, dan koordinasi yang solid menjadi keharusan,” ujarnya.
Khofifah menegaskan bahwa pelatihan PPIH harus mencakup tiga aspek utama, yakni kecakapan teknis, pemahaman regulasi, serta kepekaan dan empati. Ketiganya harus berjalan seimbang agar petugas mampu merespons berbagai dinamika dan kebutuhan jemaah di lapangan.
Dalam konteks pelayanan jemaah perempuan, Khofifah secara khusus mendorong penguatan materi fiqhun nisa bagi petugas kloter. Ia menilai pemahaman fikih perempuan sangat penting, terutama untuk mendampingi jemaah perempuan usia subur yang kerap menghadapi persoalan ibadah terkait haid dan bersuci.
“Penambahan keilmuan fiqhun nisa ini penting karena persoalan tersebut sering membuat jemaah ragu dalam menjalankan ibadah. Petugas harus siap memberikan pendampingan yang tepat dan menenangkan,” ungkapnya.
Selain peningkatan kapasitas petugas, Khofifah juga mengusulkan penyediaan buku pegangan manasik haji terkait fiqhun nisa sebagai referensi praktis di lapangan. Ia mengapresiasi pelaksanaan diklat yang dilakukan lebih awal karena memberi waktu cukup untuk pengayaan materi dan penguatan kerja tim antarpeserta.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo meminta seluruh peserta memanfaatkan masa diklat selama 10 hari ke depan untuk menguasai tugas dan fungsi masing-masing. Ia menekankan pentingnya integritas dan disiplin sebagai fondasi pelayanan haji.
“Ketika di lapangan nanti, petugas harus siap melayani sepenuh hati. Disiplin adalah pondasi dan cermin kehadiran negara dalam melayani tamu Allah,” ujar Puji Raharjo.
Diklat PPIH Kloter Embarkasi Surabaya ini turut dihadiri Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Mohammad As’adul Anam, para alim ulama, masyayikh, kiai, bu nyai, narasumber, fasilitator, serta seluruh peserta diklat.
Menutup arahannya, Gubernur Khofifah berharap seluruh ikhtiar pelayanan yang dilakukan petugas PPIH menjadi amal kebaikan. “Semoga setiap usaha dalam melayani jemaah haji dibalas Allah SWT dengan pahala berlipat, keberkahan hidup, dan kemuliaan di dunia serta akhirat,” pungkasnya.
