Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (22/1/2026). Kegiatan tersebut turut diikuti Kapolda Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menandatangani nota kesepakatan bersama Ketua PTA Surabaya, dengan disaksikan Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa MoU ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi arah kebijakan bersama untuk memastikan kehadiran negara secara nyata dalam kehidupan keluarga masyarakat.

“Nota kesepakatan ini menjadi kompas kerja untuk merumuskan plan of action bersama agar implementasinya tepat sasaran, demi terwujudnya ketahanan keluarga yang adil, berdaya, dan berkeadilan hukum,” ujar Khofifah.

Menurutnya, kepastian hukum harus dapat diakses dan dipahami seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Karena itu, tindak lanjut MoU diarahkan pada langkah konkret, mulai dari fasilitasi layanan hukum bagi masyarakat miskin, perempuan, anak, hingga penyandang disabilitas.

Sebagai bagian dari implementasi, Pemprov Jatim dan PTA Surabaya menghadirkan inovasi digital melalui aplikasi Satria Majapahit Juara (Sistem Informasi Terintegrasi dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Guna Menjaga Ketahanan Keluarga di Jawa Timur Menuju Gerbang Baru Nusantara). Aplikasi ini memungkinkan pertukaran data dan informasi lintas lembaga guna mempercepat dan menyederhanakan layanan hukum.

“Inisiatif ini menegaskan komitmen transformasi hukum yang selaras dengan teknologi. Pelayanan hukum harus cepat, transparan, dan inklusif,” jelas Khofifah.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola hukum menjadi bagian penting dari visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara—provinsi yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam keadilan dan kepastian hukum.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah dan Ketua PTA Surabaya menerima Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) atas penandatanganan Nota Kesepakatan oleh lembaga terbanyak. Tercatat, PTA Surabaya berhasil menggandeng 40 lembaga, yang akan ditindaklanjuti melalui 1.080 perjanjian kerja sama di tingkat kabupaten dan kota oleh Pengadilan Agama se-Jawa Timur.

Khofifah mengapresiasi capaian tersebut sebagai bukti kepemimpinan visioner dan keberanian membangun kolaborasi lintas sektor. “Ini menjadi teladan bahwa reformasi hukum dapat dimulai dari kolaborasi dan keberpihakan nyata kepada masyarakat,” tuturnya.

Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Yasardin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jatim dan seluruh mitra strategis. Ia berharap seluruh MoU diimplementasikan secara efektif agar memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat serta menciptakan iklim hukum yang kondusif.

Sementara itu, Ketua PTA Surabaya Zulkarnaen menegaskan bahwa MoU ini akan menyederhanakan birokrasi layanan peradilan agama melalui pemanfaatan teknologi informasi. “Layanan diharapkan menjadi cepat dan terjangkau, namun tetap akurat dan bermutu. Aplikasi ini dirancang untuk memandu sekaligus memudahkan pencari keadilan,” ujarnya.

Artikel Khofifah Dorong Transformasi Hukum Keluarga, 40 Lembaga Terlibat pertama kali tampil pada RBNasional.

Peresmian tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kehadiran para pejabat ini menegaskan komitmen lintas sektor dalam meningkatkan kualitas layanan sosial dan kesehatan mental.

Dalam sambutannya, Khofifah menekankan bahwa pembangunan gedung baru UPT RSBL memiliki nilai strategis karena lokasi lama berada di kawasan rawan banjir sehingga sering mengganggu proses pelayanan dan rehabilitasi. Dengan fasilitas baru yang lebih aman dan representatif, pelayanan terhadap ODGJ diharapkan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

“UPT RSBL ini adalah wujud perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap ODGJ, khususnya di wilayah timur. Ini bagian dari upaya kita memanusiakan manusia. Insya Allah, jika kita memuliakan sesama di bumi, kita akan dimuliakan oleh Tuhan,” ujar Khofifah.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan seluruh petugas UPT RSBL yang selama ini bekerja langsung mendampingi penerima manfaat. Menurutnya, tugas merawat dan merehabilitasi ODGJ bukan pekerjaan ringan karena membutuhkan kesabaran, empati, dan keikhlasan.

“Pekerjaan ini luar biasa berat. Kalau dilakukan tanpa keikhlasan, justru akan merugikan diri sendiri. Mari kita kuatkan niat dan keikhlasan, karena yang kita hadapi bukan sekadar soal kedisiplinan, tetapi bagaimana penerima manfaat bisa sehat dan terus sehat,” tegasnya.

Usai peresmian, Khofifah menyempatkan diri menyapa para penerima manfaat dan meninjau sejumlah fasilitas, mulai dari asrama, ruang makan, lapangan kegiatan, hingga ruang keterampilan. Ia juga menanam pohon mangga sebagai simbol keberlanjutan dan komitmen perawatan jangka panjang. Pohon serupa direncanakan akan ditanam di UPT RSBL Kediri pada kesempatan berikutnya.

“Setiap yang kita tanam harus kita rawat. Kedisiplinan merawat pohon ini mencerminkan cara kita merawat seluruh penerima manfaat di sini,” tambahnya.

Gedung baru UPT RSBL Pasuruan dibangun pada 2024 dengan anggaran Rp30,8 miliar di atas lahan seluas 3 hektare. Fasilitas ini mampu menampung 305 penerima manfaat, terdiri dari 216 laki-laki dan 89 perempuan, dengan kategori berat 141 orang dan kategori ringan 164 orang. Sementara UPT RSBL Kediri dibangun pada 2025 dengan anggaran Rp22,27 miliar di lahan 2,7 hektare dan melayani 300 penerima manfaat dari berbagai kategori, termasuk 58 orang yang telah siap dipulangkan.

Dengan hadirnya fasilitas baru ini, Pemprov Jatim berharap layanan rehabilitasi ODGJ semakin humanis, aman, dan berdampak langsung bagi pemulihan sosial serta kesehatan mental masyarakat.

Artikel Gubernur Khofifah Resmikan Gedung Baru UPT RSBL Pasuruan dan Kediri, Perkuat Layanan Rehabilitasi ODGJ Jawa Timur pertama kali tampil pada RBNasional.

Penandatanganan MOU berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Makodim 0812/Lamongan. Dokumen kerja sama ditandatangani langsung oleh Komandan Kodim 0812/Lamongan Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo dan Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Hendro Wasito, SH, MH, disaksikan jajaran perwira staf Kodim serta pejabat struktural Kejari Lamongan.

Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo menegaskan, kerja sama ini bersifat substantif dan berorientasi pada pencegahan. Menurutnya, pendampingan hukum menjadi kebutuhan penting agar setiap pelaksanaan tugas kewilayahan prajurit memiliki dasar hukum yang kuat.

“Kerja sama ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah bentuk kolaborasi nyata antara TNI dan Kejaksaan untuk mengawal pembangunan di Lamongan, sekaligus memastikan seluruh tugas prajurit berjalan sesuai aturan hukum,” ujar Letkol Deni.

Sementara itu, Kajari Lamongan Hendro Wasito menyambut baik keterbukaan Kodim 0812 dalam membangun kemitraan lintas institusi. Ia menegaskan komitmen Kejari Lamongan untuk memberikan pendampingan dan konsultasi hukum secara berkelanjutan.

“Kami siap mendukung jajaran Kodim 0812 melalui pendampingan hukum. Sinergi ini diharapkan menciptakan iklim yang kondusif di tengah masyarakat dan mengoptimalkan tugas pokok masing-masing lembaga,” kata Hendro Wasito.

Kerja sama ini mencakup koordinasi, konsultasi, serta pendampingan hukum dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersinggungan dengan aspek yuridis. Di tengah dinamika sosial dan tantangan keamanan wilayah, kolaborasi antarinstansi dinilai krusial untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah. Kedua pihak berharap, sinergi Kodim 0812/Lamongan dan Kejari Lamongan dapat menjadi model kolaborasi antarlembaga di Jawa Timur demi kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Lamongan.

Artikel Kodim 0812 dan Kejari Lamongan Sepakati Kerja Sama Pendampingan Hukum pertama kali tampil pada RBNasional.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menerima silaturrahmi jajaran PWNU Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/1). Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan bahwa kegiatan dengan estimasi kehadiran puluhan ribu jemaah membutuhkan perencanaan matang dan dukungan lintas sektor.

“Pemprov Jawa Timur pada prinsipnya siap mendukung penyelenggaraan Mujahadah Kubro 1 Abad NU agar berlangsung tertib, aman, dan khidmat. Ini bukan hanya agenda keagamaan, tetapi juga kepentingan publik,” kata Khofifah.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara panitia pelaksana dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi maupun Malang Raya. Menurutnya, koordinasi sejak dini sangat krusial untuk mengantisipasi persoalan teknis seperti pengamanan, arus lalu lintas, kesiapan layanan kesehatan, hingga pengelolaan kawasan stadion.

“Acara dengan massa besar memerlukan komunikasi yang solid antara panitia, aparat TNI-Polri, serta pemerintah daerah. Koordinasi ini menjadi kunci agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar,” ujarnya.

Gubernur yang juga Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU tersebut mendorong agar pertemuan teknis lintas instansi segera dilakukan guna memetakan potensi risiko dan menyusun langkah mitigasi. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga kenyamanan jemaah sekaligus stabilitas wilayah.

Khofifah menambahkan, Jawa Timur memiliki rekam jejak panjang dalam mengelola kegiatan nasional berskala besar, termasuk peringatan Harlah 1 Abad NU (Hijriah) pada 2023 di GOR Delta Sidoarjo. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal penting dalam menyukseskan Mujahadah Kubro 2026.

Menutup pertemuan, Gubernur menyatakan kesiapan hadir dan mendukung penuh kegiatan Mujahadah Kubro 1 Abad NU sebagai ikhtiar bersama memperkuat spiritualitas, persatuan, dan keteduhan sosial.

Artikel Mujahadah Kubro 2026 di Malang, Gubernur Khofifah Dorong Sinergi Lintas Instansi pertama kali tampil pada RBNasional.

Sosialisasi yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diikuti 190 peserta secara langsung dan 2.410 peserta daring dari berbagai satuan pendidikan di seluruh provinsi. Khofifah menekankan, transformasi digital harus berakar dari pendidikan, agar talenta digital yang lahir memiliki kemampuan teknis sekaligus karakter kebangsaan yang kuat.

“Jawa Timur siap menjadi lumbung talenta digital nasional. Pengelolaan talenta harus dimulai sejak pendidikan, dilakukan terencana, berbasis data, serta selaras dengan kebutuhan industri dan arah pembangunan nasional,” ujar Khofifah, menekankan peran strategis pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul.

Gubernur Khofifah menegaskan Program Pengelolaan Talenta Digital Nasional merupakan langkah strategis untuk menghadapi disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Program ini tidak hanya fokus pada pelatihan teknis, tetapi juga membangun ekosistem talenta digital berkelanjutan dari pendidikan dasar hingga dunia kerja.

“Program ini menjadi jawaban atas tantangan dunia yang kian digital. Pengembangan talenta digital diarahkan untuk membekali generasi muda agar mampu bersaing dalam dunia kerja yang kompetitif,” jelas Khofifah.

Menurutnya, penguasaan keterampilan digital, kemampuan adaptasi, serta kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah menjadi syarat utama bagi pelajar agar siap menghadapi tuntutan industri modern.

Khofifah menekankan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan sebagai arsitek utama transformasi pendidikan. Keberhasilan program sangat tergantung pada terbentuknya komunitas belajar yang kolaboratif dan adaptif.

“Melalui sosialisasi ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pengelolaan talenta digital sebagai gerakan bersama. Setiap kebijakan dan inovasi pendidikan harus berkontribusi nyata pada lahirnya generasi unggul, berdaya saing, dan berkarakter,” tegas Khofifah.

Transformasi pendidikan di Jawa Timur menekankan pembelajaran mendalam (deep learning), menguatkan kemampuan bernalar kritis, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Khofifah menyatakan pendidikan harus berdampak nyata bagi kualitas hidup peserta didik, tidak hanya sebagai proses belajar.

“Pendidikan tidak cukup hanya berjalan, tetapi harus berdampak. Dari pendidikan yang berdampak inilah kita menyiapkan talenta digital yang unggul, adaptif, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menambahkan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah pertama di Indonesia yang menegaskan peran pendidikan daerah dalam menyiapkan talenta digital masa depan.

“Kami berharap kemampuan dunia pendidikan, khususnya di Jawa Timur, semakin menajam dalam sektor digitalisasi. Dengan pengelolaan talenta yang terarah sejak pendidikan, peluang kerja peserta didik akan terbuka luas sesuai kebutuhan industri,” kata Aries.

Langkah strategis Jawa Timur ini menegaskan posisi provinsi sebagai episentrum pengembangan talenta digital nasional. Keberhasilan program tergantung pada sinergi pemerintah, pendidik, industri, dan ekosistem inovasi. Jika berjalan optimal, program ini berpotensi menghasilkan generasi digital yang unggul, adaptif, berkarakter, dan siap menghadapi ekonomi berbasis teknologi.

“Pendidikan yang berdampak nyata adalah fondasi lahirnya talenta digital yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga beretika dan berkarakter Pancasila,” pungkas Gubernur Khofifah.

Artikel Khofifah Tegaskan Pendidikan Jadi Kunci Lumbung Talenta Digital Nasional pertama kali tampil pada RBNasional.

Pernyataan itu disampaikan Lia saat ditemui di Surabaya, Selasa (13/1/2026). Menurutnya, bahasa daerah tidak sekadar alat komunikasi lokal, melainkan fondasi pembentuk karakter bangsa yang harus dijaga secara sistematis dan berkelanjutan.

Lia menilai Jawa Timur memiliki kekayaan bahasa daerah yang luar biasa, mulai dari bahasa Jawa dengan beragam dialek, Madura, Osing, hingga Tengger. Keragaman tersebut, kata dia, merupakan aset budaya nasional yang perlu dilindungi melalui kebijakan negara.

“Bahasa daerah adalah akar identitas kebangsaan. Ketika bahasa daerah tergerus, jati diri bangsa juga ikut melemah,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, saat diwawancarai di kantornya.

Ia menekankan bahwa revitalisasi harus diarahkan pada dua sektor utama, yakni pendidikan dan komunitas. Sekolah dinilai strategis untuk regenerasi penutur, sementara ruang komunitas menjadi wadah alami penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.

Lia juga mengapresiasi langkah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan pra-audiensi serta menyusun rencana revitalisasi bahasa daerah. Menurutnya, upaya tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga warisan budaya lokal.

“Penguatan bahasa daerah tidak mengurangi peran bahasa Indonesia. Justru memperkaya kebudayaan nasional dan memperkuat persatuan,” tegasnya.

Sebagai wakil daerah, Lia memastikan akan terus mengawal kebijakan pelestarian bahasa daerah agar sejalan dengan pembangunan nasional dan tetap relevan menghadapi tantangan zaman.

Artikel Lia Istifhama Dorong Revitalisasi Bahasa Daerah Jawa Timur untuk Perkuat Identitas Bangsa pertama kali tampil pada RBNasional.

Dari total 166 SR yang diresmikan, Jawa Timur berada di peringkat pertama, disusul Jawa Barat (20), Sulawesi Selatan (16), Jawa Tengah (14), dan Aceh (8). Capaian ini menegaskan posisi strategis Jawa Timur dalam mendukung program prioritas nasional di sektor pendidikan.

“Alhamdulillah, Jawa Timur menjadi provinsi dengan Sekolah Rakyat terbanyak. Ini bentuk komitmen kami mendukung program Presiden untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu,” ujar Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, usai peresmian.

Khofifah menyampaikan, 26 SR di Jawa Timur saat ini menampung sekitar 2.450 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Seluruh kebutuhan pendidikan, termasuk asrama dan konsumsi, ditanggung negara.

“Pendidikan adalah cara paling efektif memutus mata rantai kemiskinan. Karena itu, Sekolah Rakyat kami dorong agar benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan,” kata Khofifah.

Ia menambahkan, delapan titik SR tambahan telah diajukan untuk tahun 2026 dan sedang dalam proses verifikasi.

Dalam peresmian tersebut, siswa dan tenaga pendidik SR dari berbagai provinsi menampilkan pertunjukan budaya dan akademik. Jawa Timur mengirimkan 14 siswa terbaik.

“Salah satu siswi dari Malang dan Probolinggo menampilkan pidato bahasa Arab di hadapan Presiden. Ini bukti bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu juga bisa berprestasi jika diberi akses,” tutur Khofifah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Sekolah Rakyat merupakan langkah konkret negara dalam menjamin keadilan sosial.

“Saya terharu melihat anak-anak yang dulu sulit sekolah, kini punya harapan. Negara harus memastikan kekayaan bangsa dirasakan seluruh rakyat,” ujar Presiden.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut SR merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo dan telah beroperasi sejak 2025.

“Hingga kini ada 166 SR di 34 provinsi, menampung 14.822 siswa dengan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Jawa Timur menjadi provinsi dengan titik terbanyak,” kata Gus Ipul.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan penguatan Sekolah Rakyat akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan melalui pendidikan inklusif dan berkeadilan.

Artikel Khofifah Tegaskan Sekolah Rakyat Kunci Putus Rantai Kemiskinan di Jatim pertama kali tampil pada RBNasional.