SURABAYA, RBNasional.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menerima aspirasi sejumlah kepala desa dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur terkait pemangkasan Dana Desa (DD) yang dialihkan untuk pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung pada keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.
Lia menyampaikan, keluhan kepala desa datang hampir merata dari berbagai wilayah dengan persoalan yang relatif sama. Dana Desa yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan desa berkurang signifikan, sehingga sejumlah program yang telah disepakati melalui musyawarah desa terpaksa ditunda, bahkan dihentikan.
“Banyak kepala desa mengeluhkan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan, bahkan ada yang sudah berjalan, tetapi harus berhenti karena Dana Desa dipotong untuk KDMP,” ujar Lia di Surabaya, Selasa (20/1/2026).
Menurut Lia, Dana Desa merupakan instrumen strategis pembangunan dari bawah yang dirancang untuk menjamin pemerataan kesejahteraan dan kemandirian desa. Karena itu, pengalihan sebagian Dana Desa untuk program lain perlu dikaji secara matang agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ia menambahkan, desa saat ini telah dibebani berbagai program mandatori dari pemerintah pusat, seperti percepatan penurunan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, hingga penguatan layanan posyandu. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal desa semakin sempit, sementara kebutuhan pembangunan yang bersumber dari aspirasi warga desa justru terpinggirkan.
“Desa akhirnya lebih banyak menjalankan program pusat. Kebutuhan riil masyarakat desa yang seharusnya menjadi prioritas tidak tertangani secara optimal. Ini menjadi kegelisahan kolektif para kepala desa,” tegasnya.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Lia memastikan akan membawa persoalan pemotongan Dana Desa ke forum resmi DPD RI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ia menekankan pentingnya evaluasi kebijakan agar program nasional tidak kontraproduktif terhadap pembangunan desa.
“Saya akan memperjuangkan aspirasi ini di tingkat nasional. Kebijakan harus berpijak pada realitas desa, bukan justru membebani desa,” pungkas Lia.
