Ketua Yayasan Masjid Namira, H. Helmi Reza, menyambut langsung kehadiran rombongan. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara tokoh masyarakat dan unsur pemerintah.

“Momentum seperti ini sangat penting untuk menjaga kebersamaan antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan,” ujarnya.

Kapolsek Tikung AKP Anang Purwo Widodo SH yang mendampingi Kapolres Lamongan menegaskan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Kehadiran kami di tengah masyarakat diharapkan dapat mempererat silaturahmi sekaligus menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya.

Sementara itu, Bupati Lamongan Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA menyampaikan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya melalui kegiatan keagamaan yang melibatkan berbagai unsur.
“Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat harus terus diperkuat agar situasi tetap aman dan kondusif,” ucapnya.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, sejumlah personel pengamanan diterjunkan, di antaranya Aiptu Ketut, Aiptu Budi, dan Aiptu Subur, guna memastikan seluruh rangkaian berjalan tertib.

Masjid Namira sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi religi di Lamongan yang kerap menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, sehingga kunjungan ini memiliki nilai strategis dari sisi pelayanan publik.

Di akhir kegiatan, pihak kepolisian memastikan seluruh rangkaian berjalan lancar tanpa gangguan berarti.

“Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga selesai,” demikian laporan yang diterima RadarBangsa.co.id.

Artikel Kapolres Lamongan Bersama Kapolsek Tikung dan Bupati Salat Jumat di Masjid Namira pertama kali tampil pada RBNasional.

LAMONGAN, RBNasional.com – Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) melakukan kunjungan kerja ke Waduk Takeran dan pintu air sungai di Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jumat (10/4/2026), guna memastikan optimalisasi pemanfaatan irigasi perpompaan (irpom) untuk mendukung musim kemarau (MK I) dan masa tanam kedua (MT II).

Kunjungan yang berlangsung pukul 13.00 hingga 14.00 WIB itu dipimpin langsung Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Dr. Ir. Hermanto, M.P., bersama jajaran pejabat pusat dan Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian wilayah Pulau Jawa.

Turut mendampingi, Bupati Lamongan Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Tikung, unsur TNI-Polri, pemerintah desa, serta kelompok tani dari Desa Wonokromo dan Takeranklating. Kegiatan ini dihadiri sekitar 50 peserta.

Peninjauan difokuskan pada kondisi waduk dan pintu air sebagai salah satu infrastruktur vital penopang sektor pertanian di Lamongan, terutama untuk menjaga ketersediaan pasokan air saat memasuki musim kemarau.

Dirjen LIP menegaskan, keberadaan sistem irigasi yang terintegrasi menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional.

“Peninjauan ini penting untuk memastikan pemanfaatan irpom berjalan optimal sehingga kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat tetap tercukupi pada musim kemarau dan masa tanam berikutnya,” ujar salah satu pejabat dalam rombongan.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Lamongan, sehingga dukungan pemerintah pusat terhadap infrastruktur pengairan sangat dibutuhkan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari evaluasi lapangan terhadap kesiapan jaringan irigasi tersier, konservasi sumber air pertanian, serta langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah sentra pangan.

Dengan peninjauan langsung ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas produksi pertanian dan melindungi kepentingan petani di tengah tantangan perubahan musim.
“Keberlanjutan pasokan air adalah kunci utama agar hasil panen petani tetap maksimal,” pungkasnya.

Artikel Kapolsek Tikung Kawal Kunjungan Ditjen LIP di Waduk Takeran Lamongan pertama kali tampil pada RBNasional.

Kunjungan tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah daerah, wakil daerah di Senayan, dan komunitas pemuda. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pentingnya menanamkan pola pikir kewirausahaan sejak usia muda, tantangan UMKM dalam menghadapi transformasi digital, hingga perlunya kesinambungan program pembinaan agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Lia Istifhama menegaskan bahwa literasi kewirausahaan merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Menurutnya, generasi muda perlu dibekali bukan hanya pengetahuan, tetapi juga pengalaman langsung agar siap menghadapi realitas dunia usaha.

“Literasi kewirausahaan tidak cukup dibicarakan di ruang-ruang diskusi. Anak-anak muda harus mengalami langsung prosesnya, dari membaca peluang, mengelola risiko, sampai memanfaatkan ekosistem yang telah disiapkan pemerintah,” ujar Lia di sela kunjungan.

Ia menilai kehadiran finalis Putra Putri Delta Sidoarjo dalam agenda tersebut memiliki makna strategis. Para finalis diharapkan mampu menjadi agen literasi kewirausahaan di lingkungannya masing-masing, sekaligus menyampaikan program pemerintah kepada komunitas pemuda secara lebih efektif.

“Anak muda hari ini tidak boleh hanya kuat di kompetisi atau pencitraan. Mereka harus memiliki mental usaha, keberanian memulai, dan kepedulian terhadap potensi lokal,” tegasnya.

Sebagai wakil daerah, Lia menilai penguatan literasi kewirausahaan sejak dini akan membentuk mata rantai wirausaha muda yang berkelanjutan. Dengan pendampingan yang konsisten, akses permodalan yang inklusif, serta dukungan pasar, UMKM di Jawa Timur diharapkan semakin tangguh dan berdaya saing.

Lia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Menurutnya, pembinaan kewirausahaan akan berjalan optimal jika melibatkan pemerintah daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta komunitas pemuda secara terintegrasi. “Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada orkestrasi agar penguatan UMKM dan wirausaha muda ini berkelanjutan,” katanya.

Sebelumnya, Lia Istifhama juga menghadiri Grand Final Putra Putri Delta Sidoarjo 2026. Dalam kesempatan itu, ia memotivasi para finalis agar berani menggali potensi diri, mengangkat kearifan lokal, serta tidak takut gagal dalam menjajaki peluang usaha dan berkontribusi bagi daerah. Menurutnya, penguatan peran pemuda dalam ekosistem kewirausahaan menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Timur.

Artikel Kunjungan Lia Istifhama ke Diskop-UKM Jatim Tekankan Literasi Wirausaha pertama kali tampil pada RBNasional.

Lebih dari 1.500 peserta terlibat dalam apel dan aksi bersih pantai tersebut. Gubernur Khofifah menekankan bahwa kegiatan ini harus menjadi gerakan masif di seluruh Jawa Timur, mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan, desa, dan kelurahan. “Dalam waktu yang sangat cepat, seluruh kabupaten dan kota tidak hanya melakukan apel saja, tetapi juga gerakan bersih yang sama secara paralel dan masif. Ini penting agar efeknya menyeluruh,” tegasnya.

Gubernur menyebut bahwa aksi bersih pantai yang dilakukan di Tambak Wedi merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama sampah laut. Menurutnya, sampah laut menjadi isu strategis nasional karena berdampak luas terhadap kualitas lingkungan pesisir, ekosistem laut, sektor pariwisata, perikanan, kesehatan masyarakat, dan citra bangsa di mata dunia.

“Kalau sampah tidak tertangani dengan baik, akan muncul efek berantai mulai dari kerusakan lingkungan hingga kerugian ekonomi dan menurunnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Instruksi Presiden RI adalah agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah,” ujar Khofifah.

Dalam amanahnya, Gubernur juga menyampaikan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. “Ini simbol komitmen bersama. Masalah lingkungan hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan tujuan akhir, melainkan titik awal perubahan perilaku masyarakat, peningkatan sistem pengelolaan sampah, dan penerapan ekonomi sirkular.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, sampah yang berhasil dikumpulkan pada aksi kali ini mencapai 2.785,855 kg, didominasi oleh sampah plastik. Data SIPSN 2024 menunjukkan bahwa timbulan sampah di Jawa Timur mencapai 6.577.816,49 ton per tahun, dengan pengelolaan 3.615.463,31 ton (54,96%), sementara 2.962.353,18 ton (45,04%) masih belum tertangani.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, dan peningkatan jumlah bank sampah. “Sejak 2012, program Desa/Kelurahan Berseri telah terbentuk 1.306 desa/kelurahan, dengan 5.170 bank sampah. Ini jumlah terbanyak di Indonesia dan menjadi contoh pengelolaan sampah berkelanjutan,” katanya.

Aksi Kurve Sampah Pantai kali ini juga menjadi ajang kolaborasi lintas sektor. Kapolda Jatim, Wakil Gubernur, Wakajati, Wakil Komandan Kodam V Surabaya, serta jajaran kepala perangkat daerah turut turun langsung bersama masyarakat dan relawan. Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.

“Terima kasih kepada semua pihak, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong adalah kekuatan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Khofifah juga menegaskan bahwa aksi ini akan diperluas ke sungai dan lingkungan sekitar. “Ini dimulai dari pantai Tambak Wedi, tapi selanjutnya gerakan serupa akan dilakukan di sungai dan wilayah lain yang terdampak sampah, termasuk enceng gondok dan sampah plastik. Semua harus ditangani agar ekosistem tetap sehat,” katanya.

Di akhir kegiatan, Gubernur berharap aksi ini menjadi gerakan berkelanjutan di seluruh Jawa Timur. “Semoga Kurve Sampah Pantai ini memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan dan memperkuat komitmen bersama mewujudkan Jawa Timur bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya sehari-hari,” pungkasnya.

Artikel Gubernur Khofifah Pimpin Aksi Kurve Sampah Pantai di Tambak Wedi pertama kali tampil pada RBNasional.

Sebanyak 626 peserta diklat PPIH kloter mengikuti pelatihan yang digelar lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini diambil untuk memberi ruang penguatan kapasitas petugas secara lebih mendalam, sekaligus membangun koordinasi dan koneksitas antarkloter sebelum pelaksanaan ibadah haji dimulai.

Dalam arahannya, Khofifah meminta seluruh peserta menata niat dan membersihkan hati agar tugas pelayanan dijalankan sebagai bentuk pengabdian. Ia menegaskan bahwa PPIH tidak hanya bertugas menjalankan prosedur, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dalam mendampingi jemaah di setiap tahapan ibadah.

“PPIH memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi garda terdepan yang mendampingi jemaah secara langsung di lapangan, sejak keberangkatan, saat pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke tanah air,” kata Khofifah.

Menurutnya, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah jemaah haji terbesar di Indonesia. Selain itu, Embarkasi Surabaya mengemban mandat berskala nasional karena melayani jemaah dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini menuntut kesiapan petugas yang lebih komprehensif.

“Ada tanggung jawab besar untuk memastikan setiap jemaah mendapatkan pelayanan yang layak dan bermartabat. Tantangan penyelenggaraan haji ke depan semakin kompleks, sehingga profesionalisme, komunikasi efektif, dan koordinasi yang solid menjadi keharusan,” ujarnya.

Khofifah menegaskan bahwa pelatihan PPIH harus mencakup tiga aspek utama, yakni kecakapan teknis, pemahaman regulasi, serta kepekaan dan empati. Ketiganya harus berjalan seimbang agar petugas mampu merespons berbagai dinamika dan kebutuhan jemaah di lapangan.

Dalam konteks pelayanan jemaah perempuan, Khofifah secara khusus mendorong penguatan materi fiqhun nisa bagi petugas kloter. Ia menilai pemahaman fikih perempuan sangat penting, terutama untuk mendampingi jemaah perempuan usia subur yang kerap menghadapi persoalan ibadah terkait haid dan bersuci.

“Penambahan keilmuan fiqhun nisa ini penting karena persoalan tersebut sering membuat jemaah ragu dalam menjalankan ibadah. Petugas harus siap memberikan pendampingan yang tepat dan menenangkan,” ungkapnya.

Selain peningkatan kapasitas petugas, Khofifah juga mengusulkan penyediaan buku pegangan manasik haji terkait fiqhun nisa sebagai referensi praktis di lapangan. Ia mengapresiasi pelaksanaan diklat yang dilakukan lebih awal karena memberi waktu cukup untuk pengayaan materi dan penguatan kerja tim antarpeserta.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo meminta seluruh peserta memanfaatkan masa diklat selama 10 hari ke depan untuk menguasai tugas dan fungsi masing-masing. Ia menekankan pentingnya integritas dan disiplin sebagai fondasi pelayanan haji.

“Ketika di lapangan nanti, petugas harus siap melayani sepenuh hati. Disiplin adalah pondasi dan cermin kehadiran negara dalam melayani tamu Allah,” ujar Puji Raharjo.

Diklat PPIH Kloter Embarkasi Surabaya ini turut dihadiri Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Mohammad As’adul Anam, para alim ulama, masyayikh, kiai, bu nyai, narasumber, fasilitator, serta seluruh peserta diklat.

Menutup arahannya, Gubernur Khofifah berharap seluruh ikhtiar pelayanan yang dilakukan petugas PPIH menjadi amal kebaikan. “Semoga setiap usaha dalam melayani jemaah haji dibalas Allah SWT dengan pahala berlipat, keberkahan hidup, dan kemuliaan di dunia serta akhirat,” pungkasnya.

Artikel Layani Jemaah Haji Nasional, Khofifah Minta PPIH Embarkasi Surabaya Kuasai Teknis, Regulasi, hingga Fiqhun Nisa pertama kali tampil pada RBNasional.

Musrenbang dihadiri Kepala Baperida Lamongan Dr. Sujarwo ST MM, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Lamongan Nazarudin Rakhmad Saleh SE MAP, Kabid LKD Dinas PMD Hetin Kusumaningtyas S.Pt MM, Camat Tikung Sujirman Sholeh SE MM, Kapolsek Tikung AKP Anang Purwo Widodo SH, Pjs Danramil Tikung Peltu Budi, para kepala desa, serta perwakilan UPT dinas.

Camat Tikung Sujirman Sholeh menegaskan Musrenbang menjadi wadah penting untuk menjaring aspirasi masyarakat desa agar selaras dengan kebijakan Kabupaten Lamongan. Ia meminta usulan yang disampaikan bersifat prioritas, realistis, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga. “Pengelolaan dana desa harus semakin terukur dan berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Kepala Baperida Lamongan Dr. Sujarwo menyampaikan tema RKPD 2027 adalah percepatan pembangunan infrastruktur berkualitas. Ia menambahkan, terdapat 15 program prioritas kepala daerah, termasuk penguatan lumbung pangan, UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan pangan. “Seluruh usulan akan ditampung dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta skala prioritas,” katanya.

Dari sisi keamanan, Kapolsek Tikung AKP Anang Purwo Widodo SH memastikan kegiatan berjalan kondusif. “Polsek Tikung mendukung penuh Musrenbang ini. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sinergi antarunsur terjaga,” ujarnya.

Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara. Usulan desa didominasi sektor infrastruktur, pertanian, dan pelayanan dasar masyarakat.

Artikel Kapolsek Tikung Tegaskan Dukungan Keamanan Musrenbang RKPD Lamongan 2027 pertama kali tampil pada RBNasional.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/362/204/2026 tertanggal 29 Januari 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim.

Adapun tujuh pejabat yang dirotasi yakni M. Yasin sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Nurkholis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dydik Rudy Prasetya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi, serta Imam Hidayat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi.

Selanjutnya, Sufi Agustini dipercaya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyu Liswati sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro, serta Agung Subagyo sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa rotasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan terbaik merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

“Pelayanan terbaik menjadi kunci terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Saya minta seluruh pejabat yang dilantik bekerja profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Khofifah.

Khofifah menjelaskan, rotasi kali ini menjadi yang pertama bagi Pemprov Jatim yang menggunakan pemetaan Talent DNA. Pemetaan tersebut dikombinasikan dengan uji kompetensi oleh panitia seleksi untuk memastikan penempatan pejabat sesuai kapasitas dan kebutuhan organisasi.

“Ini pertama kali kita menggunakan mapping Talent DNA yang diperkuat dengan uji kompetensi. Dengan begitu, sistem merit di Pemprov Jatim semakin kuat dan objektif,” tegasnya.

Ia juga meminta para pejabat mengoptimalkan program prioritas daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan kehati-hatian yang sama baik pada program pokok maupun penunjang. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta menyelaraskan program pembangunan Jawa Timur dengan proyek dan program strategis nasional.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah memaparkan capaian kinerja fiskal Jawa Timur. Data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2025 menunjukkan Jawa Timur mencatatkan surplus 5,97 persen, melampaui DI Yogyakarta 3,65 persen dan DKI Jakarta 2,79 persen.

Gubernur Khofifah juga menekankan peran strategis Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi daerah sekaligus mempertahankan posisi Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional. Sepanjang 2025, Jawa Timur menjadi produsen padi dan beras tertinggi nasional dengan produksi mencapai 12,69 juta ton Gabah Kering Panen (GKP).

“Atas dedikasi tersebut, Jawa Timur mendapat pengakuan nasional berupa Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025,” tutup Khofifah.

Artikel Rotasi Pejabat Pemprov Jatim, Khofifah Tekankan Layanan Publik pertama kali tampil pada RBNasional.

Dorongan tersebut disampaikan Lia saat kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Jakarta. Ia berdialog dengan Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf, Dwi Marhen Yono, membahas pengembangan destinasi berbasis kawasan terintegrasi dan penguatan konektivitas lintas wilayah.

Menurut Lia, integrasi lintas destinasi nasional, khususnya Labuan Bajo dan Jawa Timur, akan memperpanjang lama tinggal wisatawan dan mendorong pemerataan ekonomi pariwisata. Jawa Timur memiliki sejumlah destinasi prioritas seperti kawasan Bromo–Tengger–Semeru yang berpotensi dikemas dalam satu jalur wisata nasional.

“Integrasi Labuan Bajo dan Jawa Timur merupakan strategi pemerataan ekonomi pariwisata berbasis kawasan, bukan sekadar penggabungan destinasi,” ujar Lia.

Dwi Marhen Yono menjelaskan pemerintah tengah mengembangkan kawasan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) seluas sekitar 400 hektare sebagai kawasan pariwisata darat terintegrasi. Kawasan ini dirancang untuk melengkapi wisata bahari yang selama ini menjadi daya tarik utama Labuan Bajo.

Ia menyebut sekitar 82 persen aktivitas wisatawan masih didominasi island hopping, sementara wisata darat baru 18 persen. Melalui pengembangan kawasan otorita, pemerintah menargetkan komposisi tersebut lebih seimbang dalam 10 tahun ke depan agar dampak ekonomi pariwisata semakin luas.

Pengembangan kawasan otorita dilakukan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan. Dari total luasan, hanya 20 persen lahan yang dapat dimanfaatkan, sedangkan 80 persen tetap dipertahankan sebagai kawasan hijau dan konservasi. Inventarisasi vegetasi telah dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem.

Dwi Marhen, yang pernah menjabat Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF dan dikenal sebagai mantan Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi, menilai Jawa Timur berpotensi menjadi hub pariwisata strategis nasional. Integrasi lintas wilayah dinilai sejalan dengan kebijakan quality tourism Kemenparekraf.

“Saat ini rata-rata belanja wisatawan mancanegara sekitar USD 1.300 dan ditargetkan meningkat menjadi USD 2.000 pada 2030 agar dampak ekonomi pariwisata semakin kuat,” pungkasnya.

Artikel Anggota DPD RI Lia Istifhama Dorong Konektivitas Labuan Bajo–Jawa Timur pertama kali tampil pada RBNasional.

Somasi pertama hingga terakhir dilayangkan oleh Advokat H. Umar Wijaya, S.H., M.H., kuasa hukum pelapor, dari kantor hukumnya di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 14, Lamongan. Langkah ini ditempuh karena putusan PTUN dinilai telah berkekuatan hukum, namun tidak dijalankan oleh pihak bersangkutan.

Umar Wijaya menjelaskan, perkara ini bermula dari pemilihan Sekretaris Desa (Sekdes) Turi pada 2003. Tiga warga Desa Turi mengikuti proses tersebut, yakni Kasno, Suroto, dan Asmuri. Berdasarkan hasil pemilihan, Kasno dinyatakan sebagai pemenang.

“Namun faktanya, yang dilantik sebagai Sekretaris Desa justru saudara Suroto,” kata Umar, Selasa (27/1/2025).

Ia menegaskan, putusan PTUN Surabaya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, sehingga pengangkatan Suroto sebagai Sekretaris Desa dinyatakan tidak sah secara hukum. Konsekuensinya, pengangkatan Suroto sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didasarkan pada jabatan Sekdes juga dinilai cacat hukum.

Menurut Umar, seluruh gaji yang diterima Suroto selama menjabat sebagai PNS seharusnya dikembalikan ke negara sejak awal pengangkatan. “Jika tidak diindahkan, kami akan menempuh langkah hukum lanjutan,” ujarnya.

Ia menyebut, penerimaan gaji PNS tanpa dasar hukum berpotensi melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam somasi tersebut, Suroto diberi waktu empat hari sejak surat diterima untuk memberikan klarifikasi. Apabila tidak dipenuhi, perkara akan dilanjutkan ke ranah pidana dan perdata.

Artikel Diduga Abaikan Putusan PTUN, Staf Kecamatan Turi Lamongan Disomasi Kuasa Hukum pertama kali tampil pada RBNasional.

Informasi ini mengemuka seiring berdirinya sejumlah bangunan permanen dan semi permanen di kawasan Pantai Kutang. Bangunan yang terpantau meliputi warung, kamar tempat tinggal, toilet, hingga rumah dan ruko yang berdiri di sepanjang kawasan bibir pantai yang seharusnya masuk kategori tanah negara.

Seorang warga yang mengaku sebagai pembeli lahan menyebutkan bahwa transaksi jual beli dilakukan langsung dengan Kepala Desa Labuhan pada masa itu. Harga lahan disebut mencapai sekitar Rp150 juta per bidang. Setelah transaksi, para pembeli kemudian membangun bangunan secara mandiri di atas lahan tersebut.

“Pembayarannya ke kepala desa. Setelah itu kami membangun sendiri,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya.

Dugaan ini menimbulkan pertanyaan serius terkait status hukum tanah hasil sedimentasi yang secara aturan merupakan tanah negara dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan negara. Apalagi, kawasan tersebut kini berkembang menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi.

Mantan Kepala Desa Labuhan, Afnan Efendi, yang menjabat pada periode sebelum 2019, hingga Jumat (23/1/2026) belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi terkait dugaan penjualan dan sertifikasi tanah tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari pihak terkait.

Sementara itu, Kepala Desa Labuhan saat ini, Suwarno, menegaskan bahwa dugaan peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum dirinya menjabat. Ia menyebut transaksi lahan diduga berlangsung pada rentang waktu 2000 hingga 2005.

“Peristiwa itu terjadi sebelum saya menjabat. Saya mulai menjabat sebagai kepala desa pada 2019. Kecuali lahan parkiran di kawasan Pantai Kutang, itu memang dikelola pada masa saya dan kontribusinya masuk Pendapatan Asli Desa (PADesa) Labuhan,” kata Suwarno.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut aset negara, tata kelola wilayah pesisir, serta kepastian hukum di kawasan wisata. Masyarakat berharap adanya penelusuran menyeluruh dari instansi berwenang guna memastikan status tanah, proses sertifikasi, serta potensi pelanggaran hukum yang terjadi.

“Kalau memang itu tanah negara, tentu harus dikembalikan sesuai aturan. Jangan sampai aset publik dikuasai secara tidak sah,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait status sertifikat tanah di kawasan Pantai Kutang tersebut.

Artikel Lebih 100 Bidang Tanah Negara di Pantai Kutang Lamongan Diduga Bersertifikat SHM pertama kali tampil pada RBNasional.