Lebih dari 1.500 peserta terlibat dalam apel dan aksi bersih pantai tersebut. Gubernur Khofifah menekankan bahwa kegiatan ini harus menjadi gerakan masif di seluruh Jawa Timur, mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan, desa, dan kelurahan. “Dalam waktu yang sangat cepat, seluruh kabupaten dan kota tidak hanya melakukan apel saja, tetapi juga gerakan bersih yang sama secara paralel dan masif. Ini penting agar efeknya menyeluruh,” tegasnya.

Gubernur menyebut bahwa aksi bersih pantai yang dilakukan di Tambak Wedi merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama sampah laut. Menurutnya, sampah laut menjadi isu strategis nasional karena berdampak luas terhadap kualitas lingkungan pesisir, ekosistem laut, sektor pariwisata, perikanan, kesehatan masyarakat, dan citra bangsa di mata dunia.

“Kalau sampah tidak tertangani dengan baik, akan muncul efek berantai mulai dari kerusakan lingkungan hingga kerugian ekonomi dan menurunnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Instruksi Presiden RI adalah agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah,” ujar Khofifah.

Dalam amanahnya, Gubernur juga menyampaikan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. “Ini simbol komitmen bersama. Masalah lingkungan hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan tujuan akhir, melainkan titik awal perubahan perilaku masyarakat, peningkatan sistem pengelolaan sampah, dan penerapan ekonomi sirkular.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, sampah yang berhasil dikumpulkan pada aksi kali ini mencapai 2.785,855 kg, didominasi oleh sampah plastik. Data SIPSN 2024 menunjukkan bahwa timbulan sampah di Jawa Timur mencapai 6.577.816,49 ton per tahun, dengan pengelolaan 3.615.463,31 ton (54,96%), sementara 2.962.353,18 ton (45,04%) masih belum tertangani.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, dan peningkatan jumlah bank sampah. “Sejak 2012, program Desa/Kelurahan Berseri telah terbentuk 1.306 desa/kelurahan, dengan 5.170 bank sampah. Ini jumlah terbanyak di Indonesia dan menjadi contoh pengelolaan sampah berkelanjutan,” katanya.

Aksi Kurve Sampah Pantai kali ini juga menjadi ajang kolaborasi lintas sektor. Kapolda Jatim, Wakil Gubernur, Wakajati, Wakil Komandan Kodam V Surabaya, serta jajaran kepala perangkat daerah turut turun langsung bersama masyarakat dan relawan. Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.

“Terima kasih kepada semua pihak, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong adalah kekuatan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Khofifah juga menegaskan bahwa aksi ini akan diperluas ke sungai dan lingkungan sekitar. “Ini dimulai dari pantai Tambak Wedi, tapi selanjutnya gerakan serupa akan dilakukan di sungai dan wilayah lain yang terdampak sampah, termasuk enceng gondok dan sampah plastik. Semua harus ditangani agar ekosistem tetap sehat,” katanya.

Di akhir kegiatan, Gubernur berharap aksi ini menjadi gerakan berkelanjutan di seluruh Jawa Timur. “Semoga Kurve Sampah Pantai ini memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan dan memperkuat komitmen bersama mewujudkan Jawa Timur bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya sehari-hari,” pungkasnya.

Artikel Gubernur Khofifah Pimpin Aksi Kurve Sampah Pantai di Tambak Wedi pertama kali tampil pada RBNasional.

Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (22/1/2026). Kegiatan tersebut turut diikuti Kapolda Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menandatangani nota kesepakatan bersama Ketua PTA Surabaya, dengan disaksikan Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa MoU ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi arah kebijakan bersama untuk memastikan kehadiran negara secara nyata dalam kehidupan keluarga masyarakat.

“Nota kesepakatan ini menjadi kompas kerja untuk merumuskan plan of action bersama agar implementasinya tepat sasaran, demi terwujudnya ketahanan keluarga yang adil, berdaya, dan berkeadilan hukum,” ujar Khofifah.

Menurutnya, kepastian hukum harus dapat diakses dan dipahami seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Karena itu, tindak lanjut MoU diarahkan pada langkah konkret, mulai dari fasilitasi layanan hukum bagi masyarakat miskin, perempuan, anak, hingga penyandang disabilitas.

Sebagai bagian dari implementasi, Pemprov Jatim dan PTA Surabaya menghadirkan inovasi digital melalui aplikasi Satria Majapahit Juara (Sistem Informasi Terintegrasi dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Guna Menjaga Ketahanan Keluarga di Jawa Timur Menuju Gerbang Baru Nusantara). Aplikasi ini memungkinkan pertukaran data dan informasi lintas lembaga guna mempercepat dan menyederhanakan layanan hukum.

“Inisiatif ini menegaskan komitmen transformasi hukum yang selaras dengan teknologi. Pelayanan hukum harus cepat, transparan, dan inklusif,” jelas Khofifah.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola hukum menjadi bagian penting dari visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara—provinsi yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam keadilan dan kepastian hukum.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah dan Ketua PTA Surabaya menerima Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) atas penandatanganan Nota Kesepakatan oleh lembaga terbanyak. Tercatat, PTA Surabaya berhasil menggandeng 40 lembaga, yang akan ditindaklanjuti melalui 1.080 perjanjian kerja sama di tingkat kabupaten dan kota oleh Pengadilan Agama se-Jawa Timur.

Khofifah mengapresiasi capaian tersebut sebagai bukti kepemimpinan visioner dan keberanian membangun kolaborasi lintas sektor. “Ini menjadi teladan bahwa reformasi hukum dapat dimulai dari kolaborasi dan keberpihakan nyata kepada masyarakat,” tuturnya.

Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Yasardin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jatim dan seluruh mitra strategis. Ia berharap seluruh MoU diimplementasikan secara efektif agar memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat serta menciptakan iklim hukum yang kondusif.

Sementara itu, Ketua PTA Surabaya Zulkarnaen menegaskan bahwa MoU ini akan menyederhanakan birokrasi layanan peradilan agama melalui pemanfaatan teknologi informasi. “Layanan diharapkan menjadi cepat dan terjangkau, namun tetap akurat dan bermutu. Aplikasi ini dirancang untuk memandu sekaligus memudahkan pencari keadilan,” ujarnya.

Artikel Khofifah Dorong Transformasi Hukum Keluarga, 40 Lembaga Terlibat pertama kali tampil pada RBNasional.