SURABAYA, RBNasional.com – Nama Lia Istifhama semakin menguat dalam peta politik nasional seiring kiprahnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Timur. Pada Pemilu 2024, ia mencatatkan rekor sebagai senator perempuan non-petahana dengan perolehan suara tertinggi secara nasional. Di balik capaian elektoral tersebut, perhatian publik juga tertuju pada gaya politiknya yang dinilai membumi, konsisten hadir di tengah masyarakat, dan berorientasi pada persoalan riil warga.
Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Lia Istifhama meraih 2.739.123 suara. Angka ini menempatkannya di jajaran atas perolehan suara DPD RI secara nasional, hanya berada di bawah figur publik Komeng dari Jawa Barat dan Gus Yasin dari Jawa Tengah. Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan popularitas personal, tetapi juga tingkat kepercayaan publik terhadap representasi daerah yang diusungnya.
Sebagai senator perempuan non-petahana dengan suara tertinggi, posisi Lia dinilai strategis dalam memperkuat peran DPD RI sebagai jembatan aspirasi daerah ke tingkat pusat, khususnya bagi provinsi dengan kompleksitas sosial dan ekonomi seperti Jawa Timur.
Di tengah kritik masyarakat terhadap politisi yang dianggap hanya dekat saat masa kampanye, Lia Istifhama memilih pendekatan berbeda. Ia dikenal konsisten turun langsung ke masyarakat atau mudun ngisor, istilah Jawa yang menggambarkan kehadiran langsung di lapisan bawah tanpa sekat formalitas.
Kehadiran tersebut dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui dialog warga, kunjungan komunitas, hingga pertemuan dengan kelompok profesi. Pendekatan ini membuat proses penyerapan aspirasi berlangsung dua arah dan lebih substantif.
“Politik bagi saya adalah soal amanah. Wakil rakyat harus hadir mendengarkan langsung, bukan hanya berbicara dari podium atau ruang rapat,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, saat berdialog dengan masyarakat di Malang.
Lia Istifhama berasal dari keluarga tokoh nasional. Ia merupakan keponakan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan putri KH Maskur Hasyim, tokoh Nahdlatul Ulama. Namun, latar belakang tersebut tidak menjadikannya berjarak dengan masyarakat.
Dalam berbagai kesempatan, Lia terlihat berbaur dengan warga desa, pelaku UMKM, tenaga pendidik, hingga pekerja sektor informal. Ia juga dikenal aktif di berbagai bidang, mulai dari advokasi hukum, akademik, penulisan, hingga aktivitas sosial dan seni. Pengalaman lintas sektor ini dinilai memperkaya perspektifnya dalam membaca persoalan daerah.
Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya, Mubarok, menilai gaya komunikasi dan kerja lapangan Lia Istifhama memberikan warna baru bagi lembaga DPD RI. Menurutnya, kehadiran senator secara langsung di tengah masyarakat berkontribusi pada peningkatan legitimasi politik DPD.
“Pendekatan Ning Lia berorientasi pada konstituen. Ia menemui masyarakat tanpa seleksi politik dan aktif menyerap aspirasi lintas kelompok. Pola ini penting untuk mengikis kesan DPD sebagai lembaga elitis,” kata Mubarok.
Ia menambahkan, konsistensi seperti ini berpotensi memperkuat fungsi representasi daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dalam agenda reses dan penyerapan aspirasi, Lia Istifhama menyambangi 16 kabupaten dan kota di Jawa Timur, antara lain Surabaya, Lamongan, Gresik, Malang Kota dan Kabupaten, Nganjuk, Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Tuban, Bondowoso, Pamekasan, Blitar, hingga Bojonegoro.
Dari rangkaian dialog tersebut, teridentifikasi empat isu strategis yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat. Pertama, sektor kesehatan, khususnya implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lia mencatat masih banyak rumah sakit daerah yang menunggu kejelasan pedoman teknis agar tetap mampu menyesuaikan kapasitas layanan.
“Rumah sakit daerah harus diperkuat, tidak hanya dari sisi kuratif, tetapi juga promotif dan preventif agar perlindungan kesehatan masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.
Isu kedua berkaitan dengan pendidikan, terutama akses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru Raudlatul Athfal di bawah Kementerian Agama. Lia menilai peran pendidik PAUD berbasis keagamaan sangat penting dalam pembangunan karakter, namun belum sepenuhnya memperoleh kesempatan yang setara.
Isu ketiga menyentuh sektor pariwisata. Banyak pelaku usaha dan pekerja wisata belum terlindungi jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, sektor ini menjadi penggerak ekonomi daerah. Lia juga mendorong integrasi fasilitas kesehatan di kawasan wisata sebagai bagian dari pengembangan wisata berbasis layanan kesehatan.
Isu keempat adalah pelestarian budaya dan bahasa daerah. Lia menyoroti pentingnya penyusunan kamus bagi sekitar 718 bahasa daerah di Indonesia sebagai langkah konkret perlindungan budaya nasional dan mendorong agar program tersebut masuk prioritas anggaran pemerintah, termasuk dalam perencanaan 2027.
“Beliau selalu rendah hati, dekat dengan masyarakat, dan tidak lelah turun ke bawah,” ujar Sriyatun, warga Gresik yang kerap mengikuti agenda Lia Istifhama.
Konsistensi Lia Istifhama turun langsung ke masyarakat menunjukkan bahwa representasi politik tidak berhenti pada kemenangan elektoral. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh aspirasi daerah yang dihimpun selama reses dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi serta pengawasan DPD RI di tingkat nasional.
