Pernyataan tersebut disampaikan Lia di Surabaya, Jawa Timur, Senin (9/2/2026). Menurutnya, keberadaan pers yang sehat, berintegritas, dan profesional memiliki peran krusial dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat nasional maupun global.

Lia menilai pers tidak perlu diagung-agungkan secara berlebihan. Namun, perannya sangat menentukan dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Tanpa pers yang kredibel, negara akan menghadapi kesulitan dalam membangun citra sebagai bangsa yang kuat, demokratis, dan berdaya saing.

“Jika tidak ada pers yang sehat dan berintegritas, negara akan kesulitan membangun branding sebagai bangsa yang kredibel, baik di mata rakyatnya sendiri maupun komunitas internasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kualitas pers sering kali menjadi salah satu indikator kekuatan sebuah negara. Negara dengan pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab umumnya memiliki sistem demokrasi yang lebih matang. Karena itu, peningkatan mutu pers nasional harus terus didorong agar mampu menyesuaikan diri dengan standar jurnalistik global serta perkembangan teknologi informasi.

Dalam konteks era digital, Lia menyoroti tantangan yang dihadapi insan pers, mulai dari derasnya arus informasi di media sosial hingga maraknya hoaks dan disinformasi. Menurutnya, pers arus utama memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi rujukan informasi yang dapat dipercaya publik.

Selain kualitas dan integritas, Lia juga menekankan pentingnya kesejahteraan wartawan. Ia menilai kesejahteraan yang terukur dan berkelanjutan menjadi fondasi utama bagi independensi dan profesionalisme pers.

“Pers yang sejahtera akan lebih independen, lebih profesional, dan mampu menjaga kepentingan publik tanpa tekanan ekonomi maupun kepentingan tertentu,” tegasnya.

Melalui peringatan Hari Pers Nasional 2026, Lia berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan, dapat memperkuat ekosistem pers yang sehat dan berdaya tahan. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar pers Indonesia tetap mampu menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi publik, serta penguatan demokrasi.

“Pers yang kuat dan berintegritas adalah bagian dari ketahanan bangsa. Menjaga pers berarti menjaga demokrasi dan masa depan Indonesia,” pungkas Lia.

Artikel Hari Pers Nasional 2026, Lia Istifhama Tegaskan Pers Pilar Strategis Ketahanan Bangsa dan Demokrasi pertama kali tampil pada RBNasional.

Lebih dari 1.500 peserta terlibat dalam apel dan aksi bersih pantai tersebut. Gubernur Khofifah menekankan bahwa kegiatan ini harus menjadi gerakan masif di seluruh Jawa Timur, mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan, desa, dan kelurahan. “Dalam waktu yang sangat cepat, seluruh kabupaten dan kota tidak hanya melakukan apel saja, tetapi juga gerakan bersih yang sama secara paralel dan masif. Ini penting agar efeknya menyeluruh,” tegasnya.

Gubernur menyebut bahwa aksi bersih pantai yang dilakukan di Tambak Wedi merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama sampah laut. Menurutnya, sampah laut menjadi isu strategis nasional karena berdampak luas terhadap kualitas lingkungan pesisir, ekosistem laut, sektor pariwisata, perikanan, kesehatan masyarakat, dan citra bangsa di mata dunia.

“Kalau sampah tidak tertangani dengan baik, akan muncul efek berantai mulai dari kerusakan lingkungan hingga kerugian ekonomi dan menurunnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Instruksi Presiden RI adalah agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah,” ujar Khofifah.

Dalam amanahnya, Gubernur juga menyampaikan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. “Ini simbol komitmen bersama. Masalah lingkungan hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan tujuan akhir, melainkan titik awal perubahan perilaku masyarakat, peningkatan sistem pengelolaan sampah, dan penerapan ekonomi sirkular.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, sampah yang berhasil dikumpulkan pada aksi kali ini mencapai 2.785,855 kg, didominasi oleh sampah plastik. Data SIPSN 2024 menunjukkan bahwa timbulan sampah di Jawa Timur mencapai 6.577.816,49 ton per tahun, dengan pengelolaan 3.615.463,31 ton (54,96%), sementara 2.962.353,18 ton (45,04%) masih belum tertangani.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, dan peningkatan jumlah bank sampah. “Sejak 2012, program Desa/Kelurahan Berseri telah terbentuk 1.306 desa/kelurahan, dengan 5.170 bank sampah. Ini jumlah terbanyak di Indonesia dan menjadi contoh pengelolaan sampah berkelanjutan,” katanya.

Aksi Kurve Sampah Pantai kali ini juga menjadi ajang kolaborasi lintas sektor. Kapolda Jatim, Wakil Gubernur, Wakajati, Wakil Komandan Kodam V Surabaya, serta jajaran kepala perangkat daerah turut turun langsung bersama masyarakat dan relawan. Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.

“Terima kasih kepada semua pihak, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong adalah kekuatan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Khofifah juga menegaskan bahwa aksi ini akan diperluas ke sungai dan lingkungan sekitar. “Ini dimulai dari pantai Tambak Wedi, tapi selanjutnya gerakan serupa akan dilakukan di sungai dan wilayah lain yang terdampak sampah, termasuk enceng gondok dan sampah plastik. Semua harus ditangani agar ekosistem tetap sehat,” katanya.

Di akhir kegiatan, Gubernur berharap aksi ini menjadi gerakan berkelanjutan di seluruh Jawa Timur. “Semoga Kurve Sampah Pantai ini memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan dan memperkuat komitmen bersama mewujudkan Jawa Timur bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya sehari-hari,” pungkasnya.

Artikel Gubernur Khofifah Pimpin Aksi Kurve Sampah Pantai di Tambak Wedi pertama kali tampil pada RBNasional.

Sosialisasi yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diikuti 190 peserta secara langsung dan 2.410 peserta daring dari berbagai satuan pendidikan di seluruh provinsi. Khofifah menekankan, transformasi digital harus berakar dari pendidikan, agar talenta digital yang lahir memiliki kemampuan teknis sekaligus karakter kebangsaan yang kuat.

“Jawa Timur siap menjadi lumbung talenta digital nasional. Pengelolaan talenta harus dimulai sejak pendidikan, dilakukan terencana, berbasis data, serta selaras dengan kebutuhan industri dan arah pembangunan nasional,” ujar Khofifah, menekankan peran strategis pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul.

Gubernur Khofifah menegaskan Program Pengelolaan Talenta Digital Nasional merupakan langkah strategis untuk menghadapi disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Program ini tidak hanya fokus pada pelatihan teknis, tetapi juga membangun ekosistem talenta digital berkelanjutan dari pendidikan dasar hingga dunia kerja.

“Program ini menjadi jawaban atas tantangan dunia yang kian digital. Pengembangan talenta digital diarahkan untuk membekali generasi muda agar mampu bersaing dalam dunia kerja yang kompetitif,” jelas Khofifah.

Menurutnya, penguasaan keterampilan digital, kemampuan adaptasi, serta kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah menjadi syarat utama bagi pelajar agar siap menghadapi tuntutan industri modern.

Khofifah menekankan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan sebagai arsitek utama transformasi pendidikan. Keberhasilan program sangat tergantung pada terbentuknya komunitas belajar yang kolaboratif dan adaptif.

“Melalui sosialisasi ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pengelolaan talenta digital sebagai gerakan bersama. Setiap kebijakan dan inovasi pendidikan harus berkontribusi nyata pada lahirnya generasi unggul, berdaya saing, dan berkarakter,” tegas Khofifah.

Transformasi pendidikan di Jawa Timur menekankan pembelajaran mendalam (deep learning), menguatkan kemampuan bernalar kritis, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Khofifah menyatakan pendidikan harus berdampak nyata bagi kualitas hidup peserta didik, tidak hanya sebagai proses belajar.

“Pendidikan tidak cukup hanya berjalan, tetapi harus berdampak. Dari pendidikan yang berdampak inilah kita menyiapkan talenta digital yang unggul, adaptif, dan siap berkontribusi bagi pembangunan nasional,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menambahkan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah pertama di Indonesia yang menegaskan peran pendidikan daerah dalam menyiapkan talenta digital masa depan.

“Kami berharap kemampuan dunia pendidikan, khususnya di Jawa Timur, semakin menajam dalam sektor digitalisasi. Dengan pengelolaan talenta yang terarah sejak pendidikan, peluang kerja peserta didik akan terbuka luas sesuai kebutuhan industri,” kata Aries.

Langkah strategis Jawa Timur ini menegaskan posisi provinsi sebagai episentrum pengembangan talenta digital nasional. Keberhasilan program tergantung pada sinergi pemerintah, pendidik, industri, dan ekosistem inovasi. Jika berjalan optimal, program ini berpotensi menghasilkan generasi digital yang unggul, adaptif, berkarakter, dan siap menghadapi ekonomi berbasis teknologi.

“Pendidikan yang berdampak nyata adalah fondasi lahirnya talenta digital yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga beretika dan berkarakter Pancasila,” pungkas Gubernur Khofifah.

Artikel Khofifah Tegaskan Pendidikan Jadi Kunci Lumbung Talenta Digital Nasional pertama kali tampil pada RBNasional.

Lia menyampaikan pandangan tersebut saat menyoroti fenomena “Rojali” dan “Rohana” yang selama ini dikenal di pusat perbelanjaan. Rojali merupakan singkatan dari Rombongan Jarang Beli, sementara Rohana berarti Rombongan Hanya Nanya. Menurut Lia, pola tersebut muncul karena lemahnya kepastian minat dan kepercayaan konsumen terhadap produk maupun penjual.

“Di pusat perbelanjaan kita mengenal Rojali dan Rohana. Ramai pengunjung, tapi minim transaksi. Jika e-commerce tidak transparan soal identitas dan alamat penjual, fenomena serupa bisa terjadi di ruang digital,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI, dalam keterangannya.

Ia menegaskan bahwa belanja daring tidak boleh hanya mengandalkan etalase digital, foto produk, atau harga murah semata. Konsumen, kata dia, membutuhkan rujukan nyata mengenai keberadaan penjual agar merasa aman saat bertransaksi.

Menurut Lia, pencantuman alamat offline bukan untuk membatasi fleksibilitas bisnis digital, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan identitas yang jelas, konsumen memiliki pegangan jika terjadi persoalan, sekaligus memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

“Belanja online harus jelas: siapa penjualnya, di mana alamat usahanya, dan bagaimana kualitas produknya. Transparansi ini akan membangun rasa aman dan kepercayaan konsumen,” jelasnya.

Ia menambahkan, kejelasan alamat offline juga mendorong pelaku usaha lebih serius menjaga reputasi dan kualitas layanan. Dengan begitu, ekosistem e-commerce dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.
Selain mendorong platform e-commerce, Lia juga menekankan pentingnya literasi belanja digital bagi masyarakat. Konsumen diharapkan lebih kritis dan tidak hanya tergiur promosi, tetapi juga memperhatikan kredibilitas penjual.

“Kalau konsumen yakin dan merasa aman, mereka tidak hanya melihat-lihat atau bertanya. Mereka akan berani membeli,” kata Lia.

Melalui penguatan transparansi dan literasi digital, Lia berharap ekosistem e-commerce mampu melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kualitas transaksi daring. “Jika kepercayaan publik terbangun, pertumbuhan transaksi akan terjadi secara alami dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Artikel Anggota DPD RI Lia Istifhama Dorong E-Commerce Cantumkan Alamat Offline Demi Lindungi Konsumen pertama kali tampil pada RBNasional.

Apresiasi tersebut disampaikan Lia Istifhama saat meninjau langsung sejumlah fasilitas dan layanan baru di RS Menur. Ia menilai perubahan signifikan terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi infrastruktur, jenis layanan, hingga pendekatan pelayanan terhadap pasien.

“RS Menur kini tidak hanya dikenal sebagai rumah sakit kesehatan jiwa, tetapi sudah berkembang menjadi rumah sakit dengan layanan kesehatan umum, tumbuh kembang anak, remaja, hingga rehabilitasi medis,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Kamis (15/1).

Menurut Lia, transformasi tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang mendorong penguatan fasilitas kesehatan daerah agar adaptif terhadap tantangan kesehatan masyarakat.

Selain perluasan layanan, Lia juga menyoroti capaian medis RS Menur, termasuk keberhasilan persalinan bayi kembar. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa modernisasi fasilitas diikuti dengan profesionalisme tenaga medis,” kata Lia.

Dari sisi pelayanan, Direktur RSJ Menur Surabaya, Fitria Dewi, menyampaikan bahwa transformasi berdampak langsung pada peningkatan kunjungan pasien. Sepanjang 2025, kunjungan IGD mencapai 9.272 pasien, naik dari 7.543 kunjungan pada 2024.

Kunjungan rawat jalan juga meningkat dari 62.167 menjadi 77.920 pasien. Sementara rawat inap jiwa naik dari 6.211 menjadi 6.908 pasien, dan rawat inap non-jiwa melonjak dari 413 menjadi 1.013 pasien.

“Data ini menunjukkan RS Menur mulai menjadi rujukan yang lebih luas, tidak hanya untuk layanan kesehatan jiwa,” jelas Fitria Dewi.

Indikator efisiensi turut menunjukkan tren positif. Average Length of Stay (ALOS) turun dari 22,29 hari pada 2022 menjadi 15,13 hari pada 2025. ALOS jiwa tercatat 15,11 hari, sedangkan non-jiwa 3,40 hari.

Bed Occupancy Rate (BOR) juga meningkat konsisten hingga mencapai 80,42 persen pada 2025, masuk kategori ideal karena mencerminkan pemanfaatan tempat tidur yang optimal.

Lia Istifhama menilai peningkatan fasilitas kesehatan jiwa memiliki dampak sosial penting. Akses layanan yang lebih manusiawi dinilai dapat mengurangi stigma masyarakat terhadap kesehatan mental.

“Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika fasilitasnya nyaman dan inklusif, masyarakat tidak lagi takut untuk berobat,” ujarnya.

Transformasi RS Menur Surabaya menandai penguatan layanan kesehatan daerah yang lebih adaptif, efisien, dan inklusif. Ke depan, model pengembangan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi rumah sakit daerah lain dalam menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat yang kian kompleks.

Artikel Modernisasi RS Menur Surabaya Dinilai Berhasil oleh Anggota DPD RI Lia Istifhama pertama kali tampil pada RBNasional.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Lia Istifhama meraih 2.739.123 suara. Angka ini menempatkannya di jajaran atas perolehan suara DPD RI secara nasional, hanya berada di bawah figur publik Komeng dari Jawa Barat dan Gus Yasin dari Jawa Tengah. Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan popularitas personal, tetapi juga tingkat kepercayaan publik terhadap representasi daerah yang diusungnya.

Sebagai senator perempuan non-petahana dengan suara tertinggi, posisi Lia dinilai strategis dalam memperkuat peran DPD RI sebagai jembatan aspirasi daerah ke tingkat pusat, khususnya bagi provinsi dengan kompleksitas sosial dan ekonomi seperti Jawa Timur.

Di tengah kritik masyarakat terhadap politisi yang dianggap hanya dekat saat masa kampanye, Lia Istifhama memilih pendekatan berbeda. Ia dikenal konsisten turun langsung ke masyarakat atau mudun ngisor, istilah Jawa yang menggambarkan kehadiran langsung di lapisan bawah tanpa sekat formalitas.

Kehadiran tersebut dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui dialog warga, kunjungan komunitas, hingga pertemuan dengan kelompok profesi. Pendekatan ini membuat proses penyerapan aspirasi berlangsung dua arah dan lebih substantif.

“Politik bagi saya adalah soal amanah. Wakil rakyat harus hadir mendengarkan langsung, bukan hanya berbicara dari podium atau ruang rapat,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, saat berdialog dengan masyarakat di Malang.

Lia Istifhama berasal dari keluarga tokoh nasional. Ia merupakan keponakan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan putri KH Maskur Hasyim, tokoh Nahdlatul Ulama. Namun, latar belakang tersebut tidak menjadikannya berjarak dengan masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, Lia terlihat berbaur dengan warga desa, pelaku UMKM, tenaga pendidik, hingga pekerja sektor informal. Ia juga dikenal aktif di berbagai bidang, mulai dari advokasi hukum, akademik, penulisan, hingga aktivitas sosial dan seni. Pengalaman lintas sektor ini dinilai memperkaya perspektifnya dalam membaca persoalan daerah.

Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya, Mubarok, menilai gaya komunikasi dan kerja lapangan Lia Istifhama memberikan warna baru bagi lembaga DPD RI. Menurutnya, kehadiran senator secara langsung di tengah masyarakat berkontribusi pada peningkatan legitimasi politik DPD.

“Pendekatan Ning Lia berorientasi pada konstituen. Ia menemui masyarakat tanpa seleksi politik dan aktif menyerap aspirasi lintas kelompok. Pola ini penting untuk mengikis kesan DPD sebagai lembaga elitis,” kata Mubarok.

Ia menambahkan, konsistensi seperti ini berpotensi memperkuat fungsi representasi daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam agenda reses dan penyerapan aspirasi, Lia Istifhama menyambangi 16 kabupaten dan kota di Jawa Timur, antara lain Surabaya, Lamongan, Gresik, Malang Kota dan Kabupaten, Nganjuk, Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Tuban, Bondowoso, Pamekasan, Blitar, hingga Bojonegoro.

Dari rangkaian dialog tersebut, teridentifikasi empat isu strategis yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat. Pertama, sektor kesehatan, khususnya implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lia mencatat masih banyak rumah sakit daerah yang menunggu kejelasan pedoman teknis agar tetap mampu menyesuaikan kapasitas layanan.

“Rumah sakit daerah harus diperkuat, tidak hanya dari sisi kuratif, tetapi juga promotif dan preventif agar perlindungan kesehatan masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.

Isu kedua berkaitan dengan pendidikan, terutama akses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru Raudlatul Athfal di bawah Kementerian Agama. Lia menilai peran pendidik PAUD berbasis keagamaan sangat penting dalam pembangunan karakter, namun belum sepenuhnya memperoleh kesempatan yang setara.

Isu ketiga menyentuh sektor pariwisata. Banyak pelaku usaha dan pekerja wisata belum terlindungi jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, sektor ini menjadi penggerak ekonomi daerah. Lia juga mendorong integrasi fasilitas kesehatan di kawasan wisata sebagai bagian dari pengembangan wisata berbasis layanan kesehatan.

Isu keempat adalah pelestarian budaya dan bahasa daerah. Lia menyoroti pentingnya penyusunan kamus bagi sekitar 718 bahasa daerah di Indonesia sebagai langkah konkret perlindungan budaya nasional dan mendorong agar program tersebut masuk prioritas anggaran pemerintah, termasuk dalam perencanaan 2027.

“Beliau selalu rendah hati, dekat dengan masyarakat, dan tidak lelah turun ke bawah,” ujar Sriyatun, warga Gresik yang kerap mengikuti agenda Lia Istifhama.

Konsistensi Lia Istifhama turun langsung ke masyarakat menunjukkan bahwa representasi politik tidak berhenti pada kemenangan elektoral. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh aspirasi daerah yang dihimpun selama reses dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi serta pengawasan DPD RI di tingkat nasional.

Artikel Rekor Suara Tertinggi, Senator DPD RI Lia Istifhama Perkuat Politik Turun ke Masyarakat pertama kali tampil pada RBNasional.

Peluncuran RS KORPRI Pura Raharja digelar dalam rangkaian acara tasyakuran di Jalan Pucang Adi, Surabaya, Jumat (9/1) sore. Prosesi peresmian ditandai dengan penarikan kain penutup papan aset rumah sakit oleh Gubernur Khofifah, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, CEO RS KORPRI Pura Raharja Prof. dr. Joni Wahyuhadi, serta Direktur RS dr. Makhyan Jibril Al-Farabi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan satu unit mobil ambulans secara simbolis kepada manajemen rumah sakit sebagai dukungan terhadap peningkatan layanan kegawatdaruratan dan operasional medis.

“Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melaksanakan tasyakuran RS KORPRI Pura Raharja. Semoga rasa syukur ini menjadi jalan agar manfaat dan keberkahan rumah sakit ini terus bertambah,” ujar Khofifah dalam sambutannya.

RS KORPRI Pura Raharja merupakan institusi layanan kesehatan yang telah berdiri sejak 1990. Pada awalnya, rumah sakit ini berada di bawah pengelolaan Yayasan Bhineka Karya. Seiring perubahan regulasi dan penyesuaian kedudukan hukum, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Timur secara resmi menerima penyerahan aset dan pengelolaan rumah sakit, termasuk hak atas izin pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan.

Dengan pengalihan tersebut, Perkumpulan Abdi Negara Jawa Timur kini menjadi pemegang izin operasional RS KORPRI Pura Raharja untuk periode 2021–2026. Langkah ini sekaligus memperjelas status hukum rumah sakit sebagai aset KORPRI Pemprov Jatim.

“Saya melihat apa yang kita lakukan hari ini adalah upaya memperkuat layanan medis secara lebih terintegrasi dan terorganisir. Rumah sakit ini adalah dedikasi KORPRI, yang sejak awal memang diabdikan untuk melayani masyarakat,” kata Khofifah.

Khofifah menilai keberadaan RS KORPRI Pura Raharja sebagai bentuk amal jariyah KORPRI Jawa Timur yang manfaatnya akan terus mengalir. Ia menekankan pentingnya pengelolaan rumah sakit secara profesional dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga.

“Ini jariyah KORPRI yang dulu dibangun dari semangat kebersamaan. Ke depan akan dilakukan audit menyeluruh, baik bangunan, keuangan, maupun peralatan medis, demi perbaikan layanan dan kebaikan bersama,” tegasnya.

Peluncuran RS KORPRI Pura Raharja turut dihadiri perwakilan luar negeri, antara lain Konsulat Jenderal Amerika Serikat Christopher Green, Wakil Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok Zhang Yusen, serta Konsul Kehormatan India untuk Jawa Timur Manoj Bhat. Kehadiran mereka dinilai sebagai bentuk pengakuan atas peran rumah sakit ini di tengah keterbatasan lahan namun memiliki dampak layanan yang luas.

Saat ini, RS KORPRI Pura Raharja didukung 239 pegawai, terdiri dari 40 dokter, 95 karyawan tetap, 74 karyawan kontrak, dan 30 tenaga outsourcing.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan kebanggaannya karena KORPRI Jawa Timur menjadi satu-satunya dewan pengurus KORPRI di Indonesia yang memiliki rumah sakit sendiri.

“Tidak ada cut off dalam manajemen, tetapi yang berubah adalah penguatan top management. Langkah awal yang kami lakukan adalah audit bangunan,” ujarnya.

Ke depan, RS KORPRI Pura Raharja direncanakan melakukan pengembangan fasilitas, termasuk pembangunan gedung rawat jalan di dua kavling tambahan serta penataan sistem perparkiran. Manajemen juga menargetkan peningkatan status rumah sakit menjadi Rumah Sakit Umum Tipe C, dengan layanan unggulan kesehatan ibu dan bayi.

“Kami berkomitmen tidak membebani APBD. Pengembangan awal menggunakan kas KORPRI yang sudah dihitung secara matang,” pungkas Adhy.

Artikel Gubernur Khofifah Resmikan RS KORPRI Pura Raharja sebagai Aset Pemprov Jatim, Dorong Layanan Kesehatan Terintegrasi pertama kali tampil pada RBNasional.