Kunjungan tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah daerah, wakil daerah di Senayan, dan komunitas pemuda. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pentingnya menanamkan pola pikir kewirausahaan sejak usia muda, tantangan UMKM dalam menghadapi transformasi digital, hingga perlunya kesinambungan program pembinaan agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Lia Istifhama menegaskan bahwa literasi kewirausahaan merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Menurutnya, generasi muda perlu dibekali bukan hanya pengetahuan, tetapi juga pengalaman langsung agar siap menghadapi realitas dunia usaha.

“Literasi kewirausahaan tidak cukup dibicarakan di ruang-ruang diskusi. Anak-anak muda harus mengalami langsung prosesnya, dari membaca peluang, mengelola risiko, sampai memanfaatkan ekosistem yang telah disiapkan pemerintah,” ujar Lia di sela kunjungan.

Ia menilai kehadiran finalis Putra Putri Delta Sidoarjo dalam agenda tersebut memiliki makna strategis. Para finalis diharapkan mampu menjadi agen literasi kewirausahaan di lingkungannya masing-masing, sekaligus menyampaikan program pemerintah kepada komunitas pemuda secara lebih efektif.

“Anak muda hari ini tidak boleh hanya kuat di kompetisi atau pencitraan. Mereka harus memiliki mental usaha, keberanian memulai, dan kepedulian terhadap potensi lokal,” tegasnya.

Sebagai wakil daerah, Lia menilai penguatan literasi kewirausahaan sejak dini akan membentuk mata rantai wirausaha muda yang berkelanjutan. Dengan pendampingan yang konsisten, akses permodalan yang inklusif, serta dukungan pasar, UMKM di Jawa Timur diharapkan semakin tangguh dan berdaya saing.

Lia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Menurutnya, pembinaan kewirausahaan akan berjalan optimal jika melibatkan pemerintah daerah, lembaga legislatif, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta komunitas pemuda secara terintegrasi. “Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada orkestrasi agar penguatan UMKM dan wirausaha muda ini berkelanjutan,” katanya.

Sebelumnya, Lia Istifhama juga menghadiri Grand Final Putra Putri Delta Sidoarjo 2026. Dalam kesempatan itu, ia memotivasi para finalis agar berani menggali potensi diri, mengangkat kearifan lokal, serta tidak takut gagal dalam menjajaki peluang usaha dan berkontribusi bagi daerah. Menurutnya, penguatan peran pemuda dalam ekosistem kewirausahaan menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Timur.

Artikel Kunjungan Lia Istifhama ke Diskop-UKM Jatim Tekankan Literasi Wirausaha pertama kali tampil pada RBNasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Lia di Surabaya, Jawa Timur, Senin (9/2/2026). Menurutnya, keberadaan pers yang sehat, berintegritas, dan profesional memiliki peran krusial dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat nasional maupun global.

Lia menilai pers tidak perlu diagung-agungkan secara berlebihan. Namun, perannya sangat menentukan dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Tanpa pers yang kredibel, negara akan menghadapi kesulitan dalam membangun citra sebagai bangsa yang kuat, demokratis, dan berdaya saing.

“Jika tidak ada pers yang sehat dan berintegritas, negara akan kesulitan membangun branding sebagai bangsa yang kredibel, baik di mata rakyatnya sendiri maupun komunitas internasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kualitas pers sering kali menjadi salah satu indikator kekuatan sebuah negara. Negara dengan pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab umumnya memiliki sistem demokrasi yang lebih matang. Karena itu, peningkatan mutu pers nasional harus terus didorong agar mampu menyesuaikan diri dengan standar jurnalistik global serta perkembangan teknologi informasi.

Dalam konteks era digital, Lia menyoroti tantangan yang dihadapi insan pers, mulai dari derasnya arus informasi di media sosial hingga maraknya hoaks dan disinformasi. Menurutnya, pers arus utama memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi rujukan informasi yang dapat dipercaya publik.

Selain kualitas dan integritas, Lia juga menekankan pentingnya kesejahteraan wartawan. Ia menilai kesejahteraan yang terukur dan berkelanjutan menjadi fondasi utama bagi independensi dan profesionalisme pers.

“Pers yang sejahtera akan lebih independen, lebih profesional, dan mampu menjaga kepentingan publik tanpa tekanan ekonomi maupun kepentingan tertentu,” tegasnya.

Melalui peringatan Hari Pers Nasional 2026, Lia berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan pers, dan organisasi profesi wartawan, dapat memperkuat ekosistem pers yang sehat dan berdaya tahan. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar pers Indonesia tetap mampu menjalankan fungsi kontrol sosial, edukasi publik, serta penguatan demokrasi.

“Pers yang kuat dan berintegritas adalah bagian dari ketahanan bangsa. Menjaga pers berarti menjaga demokrasi dan masa depan Indonesia,” pungkas Lia.

Artikel Hari Pers Nasional 2026, Lia Istifhama Tegaskan Pers Pilar Strategis Ketahanan Bangsa dan Demokrasi pertama kali tampil pada RBNasional.

Lia menyampaikan, keluhan kepala desa datang hampir merata dari berbagai wilayah dengan persoalan yang relatif sama. Dana Desa yang selama ini menjadi penopang utama pembangunan desa berkurang signifikan, sehingga sejumlah program yang telah disepakati melalui musyawarah desa terpaksa ditunda, bahkan dihentikan.

“Banyak kepala desa mengeluhkan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan, bahkan ada yang sudah berjalan, tetapi harus berhenti karena Dana Desa dipotong untuk KDMP,” ujar Lia di Surabaya, Selasa (20/1/2026).

Menurut Lia, Dana Desa merupakan instrumen strategis pembangunan dari bawah yang dirancang untuk menjamin pemerataan kesejahteraan dan kemandirian desa. Karena itu, pengalihan sebagian Dana Desa untuk program lain perlu dikaji secara matang agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ia menambahkan, desa saat ini telah dibebani berbagai program mandatori dari pemerintah pusat, seperti percepatan penurunan stunting, penanganan kemiskinan ekstrem, hingga penguatan layanan posyandu. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal desa semakin sempit, sementara kebutuhan pembangunan yang bersumber dari aspirasi warga desa justru terpinggirkan.

“Desa akhirnya lebih banyak menjalankan program pusat. Kebutuhan riil masyarakat desa yang seharusnya menjadi prioritas tidak tertangani secara optimal. Ini menjadi kegelisahan kolektif para kepala desa,” tegasnya.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Lia memastikan akan membawa persoalan pemotongan Dana Desa ke forum resmi DPD RI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ia menekankan pentingnya evaluasi kebijakan agar program nasional tidak kontraproduktif terhadap pembangunan desa.

“Saya akan memperjuangkan aspirasi ini di tingkat nasional. Kebijakan harus berpijak pada realitas desa, bukan justru membebani desa,” pungkas Lia.

Artikel Dana Desa Dipangkas untuk KDMP, Lia Istifhama Serap Aspirasi Kepala Desa pertama kali tampil pada RBNasional.

Lia menyampaikan pandangan tersebut saat menyoroti fenomena “Rojali” dan “Rohana” yang selama ini dikenal di pusat perbelanjaan. Rojali merupakan singkatan dari Rombongan Jarang Beli, sementara Rohana berarti Rombongan Hanya Nanya. Menurut Lia, pola tersebut muncul karena lemahnya kepastian minat dan kepercayaan konsumen terhadap produk maupun penjual.

“Di pusat perbelanjaan kita mengenal Rojali dan Rohana. Ramai pengunjung, tapi minim transaksi. Jika e-commerce tidak transparan soal identitas dan alamat penjual, fenomena serupa bisa terjadi di ruang digital,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI, dalam keterangannya.

Ia menegaskan bahwa belanja daring tidak boleh hanya mengandalkan etalase digital, foto produk, atau harga murah semata. Konsumen, kata dia, membutuhkan rujukan nyata mengenai keberadaan penjual agar merasa aman saat bertransaksi.

Menurut Lia, pencantuman alamat offline bukan untuk membatasi fleksibilitas bisnis digital, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas. Dengan identitas yang jelas, konsumen memiliki pegangan jika terjadi persoalan, sekaligus memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan pelaku usaha yang bertanggung jawab.

“Belanja online harus jelas: siapa penjualnya, di mana alamat usahanya, dan bagaimana kualitas produknya. Transparansi ini akan membangun rasa aman dan kepercayaan konsumen,” jelasnya.

Ia menambahkan, kejelasan alamat offline juga mendorong pelaku usaha lebih serius menjaga reputasi dan kualitas layanan. Dengan begitu, ekosistem e-commerce dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.
Selain mendorong platform e-commerce, Lia juga menekankan pentingnya literasi belanja digital bagi masyarakat. Konsumen diharapkan lebih kritis dan tidak hanya tergiur promosi, tetapi juga memperhatikan kredibilitas penjual.

“Kalau konsumen yakin dan merasa aman, mereka tidak hanya melihat-lihat atau bertanya. Mereka akan berani membeli,” kata Lia.

Melalui penguatan transparansi dan literasi digital, Lia berharap ekosistem e-commerce mampu melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kualitas transaksi daring. “Jika kepercayaan publik terbangun, pertumbuhan transaksi akan terjadi secara alami dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Artikel Anggota DPD RI Lia Istifhama Dorong E-Commerce Cantumkan Alamat Offline Demi Lindungi Konsumen pertama kali tampil pada RBNasional.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyampaikan apresiasi terhadap kiprah komunitas Rumah Desa Hebat saat melakukan kunjungan langsung ke Sampang, Madura. Ia menilai ruang kreatif tersebut mampu menjawab tantangan era digital dengan pendekatan yang relevan bagi karakter generasi muda.

“Yang saya temui di Rumah Desa Hebat adalah anak-anak muda desa yang mampu membaca perubahan zaman dengan cepat. Mereka tidak hanya mengikuti arus tren digital, tetapi juga menciptakan konten yang edukatif, inspiratif, dan membawa nilai positif,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI, dalam keterangannya di sela kunjungan.

Menurut Lia, kemampuan generasi Z desa dalam memanfaatkan teknologi digital membuktikan bahwa inovasi tidak selalu lahir dari kawasan perkotaan. Desa justru memiliki kekuatan pada narasi lokal, kedekatan sosial, serta kepekaan terhadap persoalan masyarakat yang dapat diterjemahkan menjadi konten bermakna.

Ia menegaskan, keberadaan ruang kreatif seperti Rumah Desa Hebat menjadi bukti bahwa anak muda desa mampu bersaing di ruang digital selama diberi ruang berekspresi, pendampingan yang tepat, dan kepercayaan untuk berkembang.

“Kreativitas berbasis desa memiliki potensi dampak sosial yang lebih kuat karena berangkat dari realitas dan kebutuhan masyarakat setempat,” kata Lia.

Rumah Desa Hebat selama ini dikenal sebagai ruang belajar terbuka yang fokus pada penguatan literasi digital. Berbagai kegiatan seperti pelatihan pembuatan konten kreatif, diskusi terbuka, hingga kolaborasi lintas disiplin menjadi bagian dari aktivitas komunitas ini.

Lia menilai, pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan generasi muda di tengah derasnya arus informasi digital, sekaligus menjadi strategi preventif terhadap penggunaan media sosial yang tidak produktif.

“Ini bukan sekadar tempat berkumpul, tetapi ruang pembelajaran alternatif yang membentuk karakter, keterampilan, dan kesadaran sosial anak muda desa,” ujarnya.

Menutup kunjungannya, Lia Istifhama berharap model pemberdayaan yang dijalankan Rumah Desa Hebat dapat terus dikembangkan dan direplikasi di daerah lain, khususnya desa-desa yang memiliki potensi sumber daya manusia muda.

“Saya berharap Rumah Desa Hebat melahirkan lebih banyak talenta muda desa yang berdaya saing, adaptif terhadap perubahan digital, dan mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Lia Istifhama, Anggota DPD RI, mengakhiri pernyataannya.

Artikel DPD RI Lia Istifhama Nilai Rumah Desa Hebat di Sampang Jadi Contoh Pemberdayaan Gen Z Desa pertama kali tampil pada RBNasional.

Apresiasi tersebut disampaikan Lia Istifhama saat meninjau langsung sejumlah fasilitas dan layanan baru di RS Menur. Ia menilai perubahan signifikan terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi infrastruktur, jenis layanan, hingga pendekatan pelayanan terhadap pasien.

“RS Menur kini tidak hanya dikenal sebagai rumah sakit kesehatan jiwa, tetapi sudah berkembang menjadi rumah sakit dengan layanan kesehatan umum, tumbuh kembang anak, remaja, hingga rehabilitasi medis,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Kamis (15/1).

Menurut Lia, transformasi tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang mendorong penguatan fasilitas kesehatan daerah agar adaptif terhadap tantangan kesehatan masyarakat.

Selain perluasan layanan, Lia juga menyoroti capaian medis RS Menur, termasuk keberhasilan persalinan bayi kembar. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa modernisasi fasilitas diikuti dengan profesionalisme tenaga medis,” kata Lia.

Dari sisi pelayanan, Direktur RSJ Menur Surabaya, Fitria Dewi, menyampaikan bahwa transformasi berdampak langsung pada peningkatan kunjungan pasien. Sepanjang 2025, kunjungan IGD mencapai 9.272 pasien, naik dari 7.543 kunjungan pada 2024.

Kunjungan rawat jalan juga meningkat dari 62.167 menjadi 77.920 pasien. Sementara rawat inap jiwa naik dari 6.211 menjadi 6.908 pasien, dan rawat inap non-jiwa melonjak dari 413 menjadi 1.013 pasien.

“Data ini menunjukkan RS Menur mulai menjadi rujukan yang lebih luas, tidak hanya untuk layanan kesehatan jiwa,” jelas Fitria Dewi.

Indikator efisiensi turut menunjukkan tren positif. Average Length of Stay (ALOS) turun dari 22,29 hari pada 2022 menjadi 15,13 hari pada 2025. ALOS jiwa tercatat 15,11 hari, sedangkan non-jiwa 3,40 hari.

Bed Occupancy Rate (BOR) juga meningkat konsisten hingga mencapai 80,42 persen pada 2025, masuk kategori ideal karena mencerminkan pemanfaatan tempat tidur yang optimal.

Lia Istifhama menilai peningkatan fasilitas kesehatan jiwa memiliki dampak sosial penting. Akses layanan yang lebih manusiawi dinilai dapat mengurangi stigma masyarakat terhadap kesehatan mental.

“Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika fasilitasnya nyaman dan inklusif, masyarakat tidak lagi takut untuk berobat,” ujarnya.

Transformasi RS Menur Surabaya menandai penguatan layanan kesehatan daerah yang lebih adaptif, efisien, dan inklusif. Ke depan, model pengembangan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi rumah sakit daerah lain dalam menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat yang kian kompleks.

Artikel Modernisasi RS Menur Surabaya Dinilai Berhasil oleh Anggota DPD RI Lia Istifhama pertama kali tampil pada RBNasional.

Pertanyaan Sultan Bachtiar Najamudin muncul di forum resmi saat mencermati gelar yang tercantum dalam daftar anggota sidang. Ia meminta penjelasan langsung mengenai asal-usul gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dan Magister Ekonomi Islam (M.E.I) yang disandang Lia Istifhama.

“Yang belum jelas dari pimpinan ini gelar S.H.I dan M.E.I, nanti diperjelas, Bu. Kata teman-teman, mohon diperjelas,” ujar Sultan di hadapan peserta paripurna.

Menanggapi hal tersebut, Lia Istifhama menjelaskan bahwa perjalanan pendidikannya ditempuh melalui jalur yang tidak lazim, dengan komitmen akademik yang ketat sejak usia muda.

“Saya waktu S1 kuliah di tiga tempat. Dari situ ada beberapa gelar, kemudian melanjutkan magister ekonomi Islam dan doktoral di bidang ekonomi Islam,” kata Lia di ruang sidang paripurna.

Penjelasan tersebut mengungkap fakta bahwa sejak jenjang sarjana, Lia Istifhama menjalani studi di tiga institusi pendidikan secara hampir bersamaan. Ia tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Sosiologi di Universitas Airlangga (Unair) melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), yang kini dikenal sebagai Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Pada waktu yang sama, Lia juga diterima di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya—yang kala itu masih berstatus IAIN  di Program Studi Sosiologi Islam. Selain dua kampus negeri tersebut, Lia melanjutkan aktivitas akademiknya pada sore hingga malam hari di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Taruna Surabaya, dengan konsentrasi Sarjana Hukum Islam (S.H.I).

Kombinasi studi tersebut membuat Lia mengantongi gelar lintas disiplin, mulai dari sosiologi, sosiologi Islam, hingga hukum Islam. Di tengah padatnya jadwal kuliah, ia juga diketahui bekerja sebagai pengajar kursus privat.

Salah satu rekan seangkatan Lia di Universitas Airlangga, Hery Prasetyo, membenarkan kiprah akademik tersebut. Hery, yang kini menempuh pendidikan doktoral di University of Sydney, Australia, mengaku satu angkatan dengan Lia di Prodi Sosiologi Unair tahun 2002.

“Kalau tidak salah kami angkatan 2002. Yang saya ingat, Lia sangat aktif di Sosiologi,” ujar Hery saat dihubungi dari Surabaya.

Menurut Hery, Lia dikenal memiliki ketertarikan kuat pada isu ekonomi mikro, masyarakat miskin perkotaan, serta kelompok marginal. Ketertarikan itu tercermin dalam berbagai mata kuliah lapangan, seperti Sosiologi Pedesaan, Tipologi Sosial, dan Sosiologi Perkotaan.

“Dalam beberapa kuliah lapangan, justru saya banyak belajar dari Lia,” katanya.

Hery menilai latar belakang Lia yang tumbuh di lingkungan Nahdlatul Ulama sekaligus keluarga politisi memberikan perspektif unik dalam diskusi akademik. Namun, ia menegaskan bahwa substansi utama bukan terletak pada banyaknya gelar.

“Bukan soal gelar yang banyak, tetapi bagaimana Lia mampu mengombinasikan pendekatan multidisiplin itu. Ini menjadi pondasi penting ketika ia menjalankan peran sebagai wakil rakyat dalam menyusun dan memetakan kebijakan,” tegasnya.

Senada, rekan kampus Lia di UINSA, Arifulinnuha, juga mengenang kesibukan Lia selama masa kuliah. “Saya mondok di rumah KH Maskur Hasyim, ayah Ning Lia. Saya tahu betul bagaimana padatnya aktivitas akademik beliau waktu itu,” kata Arif.

Artikel Gelar Akademik Triple Dr. Lia Istifhama Jadi Perhatian di Paripurna DPD RI, Kuliah Tiga Kampus Sejak Sarjana pertama kali tampil pada RBNasional.

Pernyataan itu disampaikan Lia saat ditemui di Surabaya, Selasa (13/1/2026). Menurutnya, bahasa daerah tidak sekadar alat komunikasi lokal, melainkan fondasi pembentuk karakter bangsa yang harus dijaga secara sistematis dan berkelanjutan.

Lia menilai Jawa Timur memiliki kekayaan bahasa daerah yang luar biasa, mulai dari bahasa Jawa dengan beragam dialek, Madura, Osing, hingga Tengger. Keragaman tersebut, kata dia, merupakan aset budaya nasional yang perlu dilindungi melalui kebijakan negara.

“Bahasa daerah adalah akar identitas kebangsaan. Ketika bahasa daerah tergerus, jati diri bangsa juga ikut melemah,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, saat diwawancarai di kantornya.

Ia menekankan bahwa revitalisasi harus diarahkan pada dua sektor utama, yakni pendidikan dan komunitas. Sekolah dinilai strategis untuk regenerasi penutur, sementara ruang komunitas menjadi wadah alami penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.

Lia juga mengapresiasi langkah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan pra-audiensi serta menyusun rencana revitalisasi bahasa daerah. Menurutnya, upaya tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga warisan budaya lokal.

“Penguatan bahasa daerah tidak mengurangi peran bahasa Indonesia. Justru memperkaya kebudayaan nasional dan memperkuat persatuan,” tegasnya.

Sebagai wakil daerah, Lia memastikan akan terus mengawal kebijakan pelestarian bahasa daerah agar sejalan dengan pembangunan nasional dan tetap relevan menghadapi tantangan zaman.

Artikel Lia Istifhama Dorong Revitalisasi Bahasa Daerah Jawa Timur untuk Perkuat Identitas Bangsa pertama kali tampil pada RBNasional.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Lia Istifhama meraih 2.739.123 suara. Angka ini menempatkannya di jajaran atas perolehan suara DPD RI secara nasional, hanya berada di bawah figur publik Komeng dari Jawa Barat dan Gus Yasin dari Jawa Tengah. Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan popularitas personal, tetapi juga tingkat kepercayaan publik terhadap representasi daerah yang diusungnya.

Sebagai senator perempuan non-petahana dengan suara tertinggi, posisi Lia dinilai strategis dalam memperkuat peran DPD RI sebagai jembatan aspirasi daerah ke tingkat pusat, khususnya bagi provinsi dengan kompleksitas sosial dan ekonomi seperti Jawa Timur.

Di tengah kritik masyarakat terhadap politisi yang dianggap hanya dekat saat masa kampanye, Lia Istifhama memilih pendekatan berbeda. Ia dikenal konsisten turun langsung ke masyarakat atau mudun ngisor, istilah Jawa yang menggambarkan kehadiran langsung di lapisan bawah tanpa sekat formalitas.

Kehadiran tersebut dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui dialog warga, kunjungan komunitas, hingga pertemuan dengan kelompok profesi. Pendekatan ini membuat proses penyerapan aspirasi berlangsung dua arah dan lebih substantif.

“Politik bagi saya adalah soal amanah. Wakil rakyat harus hadir mendengarkan langsung, bukan hanya berbicara dari podium atau ruang rapat,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, saat berdialog dengan masyarakat di Malang.

Lia Istifhama berasal dari keluarga tokoh nasional. Ia merupakan keponakan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan putri KH Maskur Hasyim, tokoh Nahdlatul Ulama. Namun, latar belakang tersebut tidak menjadikannya berjarak dengan masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, Lia terlihat berbaur dengan warga desa, pelaku UMKM, tenaga pendidik, hingga pekerja sektor informal. Ia juga dikenal aktif di berbagai bidang, mulai dari advokasi hukum, akademik, penulisan, hingga aktivitas sosial dan seni. Pengalaman lintas sektor ini dinilai memperkaya perspektifnya dalam membaca persoalan daerah.

Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya, Mubarok, menilai gaya komunikasi dan kerja lapangan Lia Istifhama memberikan warna baru bagi lembaga DPD RI. Menurutnya, kehadiran senator secara langsung di tengah masyarakat berkontribusi pada peningkatan legitimasi politik DPD.

“Pendekatan Ning Lia berorientasi pada konstituen. Ia menemui masyarakat tanpa seleksi politik dan aktif menyerap aspirasi lintas kelompok. Pola ini penting untuk mengikis kesan DPD sebagai lembaga elitis,” kata Mubarok.

Ia menambahkan, konsistensi seperti ini berpotensi memperkuat fungsi representasi daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam agenda reses dan penyerapan aspirasi, Lia Istifhama menyambangi 16 kabupaten dan kota di Jawa Timur, antara lain Surabaya, Lamongan, Gresik, Malang Kota dan Kabupaten, Nganjuk, Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Tuban, Bondowoso, Pamekasan, Blitar, hingga Bojonegoro.

Dari rangkaian dialog tersebut, teridentifikasi empat isu strategis yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat. Pertama, sektor kesehatan, khususnya implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lia mencatat masih banyak rumah sakit daerah yang menunggu kejelasan pedoman teknis agar tetap mampu menyesuaikan kapasitas layanan.

“Rumah sakit daerah harus diperkuat, tidak hanya dari sisi kuratif, tetapi juga promotif dan preventif agar perlindungan kesehatan masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.

Isu kedua berkaitan dengan pendidikan, terutama akses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru Raudlatul Athfal di bawah Kementerian Agama. Lia menilai peran pendidik PAUD berbasis keagamaan sangat penting dalam pembangunan karakter, namun belum sepenuhnya memperoleh kesempatan yang setara.

Isu ketiga menyentuh sektor pariwisata. Banyak pelaku usaha dan pekerja wisata belum terlindungi jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, sektor ini menjadi penggerak ekonomi daerah. Lia juga mendorong integrasi fasilitas kesehatan di kawasan wisata sebagai bagian dari pengembangan wisata berbasis layanan kesehatan.

Isu keempat adalah pelestarian budaya dan bahasa daerah. Lia menyoroti pentingnya penyusunan kamus bagi sekitar 718 bahasa daerah di Indonesia sebagai langkah konkret perlindungan budaya nasional dan mendorong agar program tersebut masuk prioritas anggaran pemerintah, termasuk dalam perencanaan 2027.

“Beliau selalu rendah hati, dekat dengan masyarakat, dan tidak lelah turun ke bawah,” ujar Sriyatun, warga Gresik yang kerap mengikuti agenda Lia Istifhama.

Konsistensi Lia Istifhama turun langsung ke masyarakat menunjukkan bahwa representasi politik tidak berhenti pada kemenangan elektoral. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh aspirasi daerah yang dihimpun selama reses dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi serta pengawasan DPD RI di tingkat nasional.

Artikel Rekor Suara Tertinggi, Senator DPD RI Lia Istifhama Perkuat Politik Turun ke Masyarakat pertama kali tampil pada RBNasional.