Lebih dari 1.500 peserta terlibat dalam apel dan aksi bersih pantai tersebut. Gubernur Khofifah menekankan bahwa kegiatan ini harus menjadi gerakan masif di seluruh Jawa Timur, mulai dari tingkat provinsi hingga kecamatan, desa, dan kelurahan. “Dalam waktu yang sangat cepat, seluruh kabupaten dan kota tidak hanya melakukan apel saja, tetapi juga gerakan bersih yang sama secara paralel dan masif. Ini penting agar efeknya menyeluruh,” tegasnya.

Gubernur menyebut bahwa aksi bersih pantai yang dilakukan di Tambak Wedi merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama sampah laut. Menurutnya, sampah laut menjadi isu strategis nasional karena berdampak luas terhadap kualitas lingkungan pesisir, ekosistem laut, sektor pariwisata, perikanan, kesehatan masyarakat, dan citra bangsa di mata dunia.

“Kalau sampah tidak tertangani dengan baik, akan muncul efek berantai mulai dari kerusakan lingkungan hingga kerugian ekonomi dan menurunnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Instruksi Presiden RI adalah agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret, terkoordinasi, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah,” ujar Khofifah.

Dalam amanahnya, Gubernur juga menyampaikan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. “Ini simbol komitmen bersama. Masalah lingkungan hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat,” imbuhnya. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan tujuan akhir, melainkan titik awal perubahan perilaku masyarakat, peningkatan sistem pengelolaan sampah, dan penerapan ekonomi sirkular.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, sampah yang berhasil dikumpulkan pada aksi kali ini mencapai 2.785,855 kg, didominasi oleh sampah plastik. Data SIPSN 2024 menunjukkan bahwa timbulan sampah di Jawa Timur mencapai 6.577.816,49 ton per tahun, dengan pengelolaan 3.615.463,31 ton (54,96%), sementara 2.962.353,18 ton (45,04%) masih belum tertangani.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan dari hulu hingga hilir, termasuk pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, dan peningkatan jumlah bank sampah. “Sejak 2012, program Desa/Kelurahan Berseri telah terbentuk 1.306 desa/kelurahan, dengan 5.170 bank sampah. Ini jumlah terbanyak di Indonesia dan menjadi contoh pengelolaan sampah berkelanjutan,” katanya.

Aksi Kurve Sampah Pantai kali ini juga menjadi ajang kolaborasi lintas sektor. Kapolda Jatim, Wakil Gubernur, Wakajati, Wakil Komandan Kodam V Surabaya, serta jajaran kepala perangkat daerah turut turun langsung bersama masyarakat dan relawan. Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat.

“Terima kasih kepada semua pihak, mulai dari pemerintah, TNI/Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong adalah kekuatan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Khofifah juga menegaskan bahwa aksi ini akan diperluas ke sungai dan lingkungan sekitar. “Ini dimulai dari pantai Tambak Wedi, tapi selanjutnya gerakan serupa akan dilakukan di sungai dan wilayah lain yang terdampak sampah, termasuk enceng gondok dan sampah plastik. Semua harus ditangani agar ekosistem tetap sehat,” katanya.

Di akhir kegiatan, Gubernur berharap aksi ini menjadi gerakan berkelanjutan di seluruh Jawa Timur. “Semoga Kurve Sampah Pantai ini memberikan manfaat nyata bagi kelestarian lingkungan dan memperkuat komitmen bersama mewujudkan Jawa Timur bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari gaya hidup dan budaya sehari-hari,” pungkasnya.

Artikel Gubernur Khofifah Pimpin Aksi Kurve Sampah Pantai di Tambak Wedi pertama kali tampil pada RBNasional.

Musrenbang dihadiri Kepala Baperida Lamongan Dr. Sujarwo ST MM, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Lamongan Nazarudin Rakhmad Saleh SE MAP, Kabid LKD Dinas PMD Hetin Kusumaningtyas S.Pt MM, Camat Tikung Sujirman Sholeh SE MM, Kapolsek Tikung AKP Anang Purwo Widodo SH, Pjs Danramil Tikung Peltu Budi, para kepala desa, serta perwakilan UPT dinas.

Camat Tikung Sujirman Sholeh menegaskan Musrenbang menjadi wadah penting untuk menjaring aspirasi masyarakat desa agar selaras dengan kebijakan Kabupaten Lamongan. Ia meminta usulan yang disampaikan bersifat prioritas, realistis, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga. “Pengelolaan dana desa harus semakin terukur dan berbasis potensi lokal,” ujarnya.

Kepala Baperida Lamongan Dr. Sujarwo menyampaikan tema RKPD 2027 adalah percepatan pembangunan infrastruktur berkualitas. Ia menambahkan, terdapat 15 program prioritas kepala daerah, termasuk penguatan lumbung pangan, UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan pangan. “Seluruh usulan akan ditampung dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta skala prioritas,” katanya.

Dari sisi keamanan, Kapolsek Tikung AKP Anang Purwo Widodo SH memastikan kegiatan berjalan kondusif. “Polsek Tikung mendukung penuh Musrenbang ini. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sinergi antarunsur terjaga,” ujarnya.

Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara. Usulan desa didominasi sektor infrastruktur, pertanian, dan pelayanan dasar masyarakat.

Artikel Kapolsek Tikung Tegaskan Dukungan Keamanan Musrenbang RKPD Lamongan 2027 pertama kali tampil pada RBNasional.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/362/204/2026 tertanggal 29 Januari 2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jatim.

Adapun tujuh pejabat yang dirotasi yakni M. Yasin sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Nurkholis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dydik Rudy Prasetya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi, serta Imam Hidayat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi.

Selanjutnya, Sufi Agustini dipercaya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyu Liswati sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Bojonegoro, serta Agung Subagyo sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa rotasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan terbaik merupakan kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

“Pelayanan terbaik menjadi kunci terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Saya minta seluruh pejabat yang dilantik bekerja profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Khofifah.

Khofifah menjelaskan, rotasi kali ini menjadi yang pertama bagi Pemprov Jatim yang menggunakan pemetaan Talent DNA. Pemetaan tersebut dikombinasikan dengan uji kompetensi oleh panitia seleksi untuk memastikan penempatan pejabat sesuai kapasitas dan kebutuhan organisasi.

“Ini pertama kali kita menggunakan mapping Talent DNA yang diperkuat dengan uji kompetensi. Dengan begitu, sistem merit di Pemprov Jatim semakin kuat dan objektif,” tegasnya.

Ia juga meminta para pejabat mengoptimalkan program prioritas daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan kehati-hatian yang sama baik pada program pokok maupun penunjang. Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta menyelaraskan program pembangunan Jawa Timur dengan proyek dan program strategis nasional.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah memaparkan capaian kinerja fiskal Jawa Timur. Data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2025 menunjukkan Jawa Timur mencatatkan surplus 5,97 persen, melampaui DI Yogyakarta 3,65 persen dan DKI Jakarta 2,79 persen.

Gubernur Khofifah juga menekankan peran strategis Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi daerah sekaligus mempertahankan posisi Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional. Sepanjang 2025, Jawa Timur menjadi produsen padi dan beras tertinggi nasional dengan produksi mencapai 12,69 juta ton Gabah Kering Panen (GKP).

“Atas dedikasi tersebut, Jawa Timur mendapat pengakuan nasional berupa Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025,” tutup Khofifah.

Artikel Rotasi Pejabat Pemprov Jatim, Khofifah Tekankan Layanan Publik pertama kali tampil pada RBNasional.

Dorongan tersebut disampaikan Lia saat kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Jakarta. Ia berdialog dengan Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf, Dwi Marhen Yono, membahas pengembangan destinasi berbasis kawasan terintegrasi dan penguatan konektivitas lintas wilayah.

Menurut Lia, integrasi lintas destinasi nasional, khususnya Labuan Bajo dan Jawa Timur, akan memperpanjang lama tinggal wisatawan dan mendorong pemerataan ekonomi pariwisata. Jawa Timur memiliki sejumlah destinasi prioritas seperti kawasan Bromo–Tengger–Semeru yang berpotensi dikemas dalam satu jalur wisata nasional.

“Integrasi Labuan Bajo dan Jawa Timur merupakan strategi pemerataan ekonomi pariwisata berbasis kawasan, bukan sekadar penggabungan destinasi,” ujar Lia.

Dwi Marhen Yono menjelaskan pemerintah tengah mengembangkan kawasan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) seluas sekitar 400 hektare sebagai kawasan pariwisata darat terintegrasi. Kawasan ini dirancang untuk melengkapi wisata bahari yang selama ini menjadi daya tarik utama Labuan Bajo.

Ia menyebut sekitar 82 persen aktivitas wisatawan masih didominasi island hopping, sementara wisata darat baru 18 persen. Melalui pengembangan kawasan otorita, pemerintah menargetkan komposisi tersebut lebih seimbang dalam 10 tahun ke depan agar dampak ekonomi pariwisata semakin luas.

Pengembangan kawasan otorita dilakukan dengan prinsip pariwisata berkelanjutan. Dari total luasan, hanya 20 persen lahan yang dapat dimanfaatkan, sedangkan 80 persen tetap dipertahankan sebagai kawasan hijau dan konservasi. Inventarisasi vegetasi telah dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem.

Dwi Marhen, yang pernah menjabat Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF dan dikenal sebagai mantan Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi, menilai Jawa Timur berpotensi menjadi hub pariwisata strategis nasional. Integrasi lintas wilayah dinilai sejalan dengan kebijakan quality tourism Kemenparekraf.

“Saat ini rata-rata belanja wisatawan mancanegara sekitar USD 1.300 dan ditargetkan meningkat menjadi USD 2.000 pada 2030 agar dampak ekonomi pariwisata semakin kuat,” pungkasnya.

Artikel Anggota DPD RI Lia Istifhama Dorong Konektivitas Labuan Bajo–Jawa Timur pertama kali tampil pada RBNasional.

Arahan tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IKA UNAIR Periode 2025–2030 yang digelar di City Forest, Jember. Dalam forum strategis itu, Khofifah menegaskan bahwa alumni perguruan tinggi memiliki posisi penting sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan implementasi di lapangan.

Menurut Khofifah, tantangan pembangunan ke depan menuntut keterlibatan aktor nonpemerintah yang memiliki kapasitas keilmuan, jaringan, serta pengalaman praktis. IKA UNAIR, dengan latar belakang keilmuan yang beragam, dinilai memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam agenda nasional.

“Yang masih perlu kita kerucutkan adalah bagaimana sinergi antara bidang dengan cabang, bidang dengan komisariat, dan bidang dengan pengurus cabang. Mengintegrasikan program menjadi kebutuhan hari ini, terutama agar sejalan dengan program prioritas pembangunan nasional dari pemerintah pusat,” ujar Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PP IKA UNAIR.

Ia menilai, tanpa integrasi yang kuat, berbagai inisiatif alumni berisiko berjalan sendiri-sendiri sehingga dampaknya tidak maksimal bagi masyarakat.

Salah satu agenda nasional yang disorot Khofifah adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan secara masif. Program tersebut membutuhkan dukungan rantai pasok pangan yang kuat dan berkelanjutan, termasuk dari sektor perikanan.

Khofifah menyebut, alumni UNAIR memiliki peluang besar untuk berkontribusi melalui penguatan budidaya ikan, baik dari sisi produksi, pendampingan teknis, hingga penguatan kelembagaan pelaku usaha.

“Penguatan budidaya ikan bisa menjadi bagian dari dukungan terhadap MBG yang akan dilakukan secara masif tahun ini. IKA bisa memfasilitasi pertemuan khusus di salah satu UPT terkait agar kita bisa langsung turun ke lokasi pembenihan dan melihat potensi yang bisa dikembangkan,” katanya.

Langkah tersebut dinilai tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha perikanan di daerah.

Selain sektor perikanan, Khofifah juga menaruh perhatian pada penguatan peternakan sapi perah. Ia menilai sektor ini strategis mengingat tingginya kebutuhan susu nasional yang hingga kini masih bergantung pada impor.

Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur telah memperoleh alokasi dukungan dari Kementerian Pertanian untuk pengembangan sapi perah. Namun, keberhasilan program tersebut membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan ekosistem pendukung di lapangan.

“Untuk penguatan sapi perah, saya mohon leading sector-nya Fakultas Kedokteran Hewan. Alumni yang sudah menekuni peternakan sapi perah bisa segera diidentifikasi untuk menyiapkan tim, lokasi, dan kandang. Pemerintah pusat hanya menyiapkan sapinya,” ungkap Khofifah, yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur.

Ia menilai keterlibatan alumni berbasis keilmuan akan memperkuat aspek keberlanjutan dan kualitas produksi susu nasional.

Khofifah menegaskan Rakernas IKA UNAIR harus menghasilkan lebih dari sekadar rekomendasi konseptual. Ia mendorong agar forum tersebut melahirkan rencana aksi yang konkret, terukur, dan memiliki penanggung jawab yang jelas.

Menurutnya, setiap gagasan perlu diturunkan dalam detail pelaksanaan agar dapat segera diimplementasikan dan dievaluasi.

“Ini adalah meeting of minds yang harus kita kuatkan melalui plan of action dan detail plan. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kerja timnya, dan apa targetnya harus jelas. Besi paling baik ditempa selagi masih panas, maka koordinasi lanjutan perlu segera dilakukan,” ujarnya.

Rakernas IKA UNAIR Periode 2025–2030 turut dihadiri Wakil Ketua Umum PP IKA UNAIR Prof. Bambang Sektiari Lukiswanto, Sekretaris Jenderal Indra Nur Fauzi, serta Sekretaris Dewan Pertimbangan Boedi Prijosoeprajitno. Sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan alumni UNAIR juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain rapat perumusan program, rangkaian Rakernas yang berlangsung selama dua hari juga diisi dengan kegiatan kebersamaan, termasuk jalan santai dan penanaman bibit durian kanyao. Di sela kegiatan, Khofifah menerima bantuan simbolis senilai Rp500 juta dari Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Arum Sabil, yang diperuntukkan bagi mahasiswa terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Artikel Khofifah Dorong Alumni UNAIR Ambil Peran di Program MBG dan Peternakan Sapi Perah pertama kali tampil pada RBNasional.

Pertanyaan Sultan Bachtiar Najamudin muncul di forum resmi saat mencermati gelar yang tercantum dalam daftar anggota sidang. Ia meminta penjelasan langsung mengenai asal-usul gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dan Magister Ekonomi Islam (M.E.I) yang disandang Lia Istifhama.

“Yang belum jelas dari pimpinan ini gelar S.H.I dan M.E.I, nanti diperjelas, Bu. Kata teman-teman, mohon diperjelas,” ujar Sultan di hadapan peserta paripurna.

Menanggapi hal tersebut, Lia Istifhama menjelaskan bahwa perjalanan pendidikannya ditempuh melalui jalur yang tidak lazim, dengan komitmen akademik yang ketat sejak usia muda.

“Saya waktu S1 kuliah di tiga tempat. Dari situ ada beberapa gelar, kemudian melanjutkan magister ekonomi Islam dan doktoral di bidang ekonomi Islam,” kata Lia di ruang sidang paripurna.

Penjelasan tersebut mengungkap fakta bahwa sejak jenjang sarjana, Lia Istifhama menjalani studi di tiga institusi pendidikan secara hampir bersamaan. Ia tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Sosiologi di Universitas Airlangga (Unair) melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), yang kini dikenal sebagai Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Pada waktu yang sama, Lia juga diterima di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya—yang kala itu masih berstatus IAIN  di Program Studi Sosiologi Islam. Selain dua kampus negeri tersebut, Lia melanjutkan aktivitas akademiknya pada sore hingga malam hari di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Taruna Surabaya, dengan konsentrasi Sarjana Hukum Islam (S.H.I).

Kombinasi studi tersebut membuat Lia mengantongi gelar lintas disiplin, mulai dari sosiologi, sosiologi Islam, hingga hukum Islam. Di tengah padatnya jadwal kuliah, ia juga diketahui bekerja sebagai pengajar kursus privat.

Salah satu rekan seangkatan Lia di Universitas Airlangga, Hery Prasetyo, membenarkan kiprah akademik tersebut. Hery, yang kini menempuh pendidikan doktoral di University of Sydney, Australia, mengaku satu angkatan dengan Lia di Prodi Sosiologi Unair tahun 2002.

“Kalau tidak salah kami angkatan 2002. Yang saya ingat, Lia sangat aktif di Sosiologi,” ujar Hery saat dihubungi dari Surabaya.

Menurut Hery, Lia dikenal memiliki ketertarikan kuat pada isu ekonomi mikro, masyarakat miskin perkotaan, serta kelompok marginal. Ketertarikan itu tercermin dalam berbagai mata kuliah lapangan, seperti Sosiologi Pedesaan, Tipologi Sosial, dan Sosiologi Perkotaan.

“Dalam beberapa kuliah lapangan, justru saya banyak belajar dari Lia,” katanya.

Hery menilai latar belakang Lia yang tumbuh di lingkungan Nahdlatul Ulama sekaligus keluarga politisi memberikan perspektif unik dalam diskusi akademik. Namun, ia menegaskan bahwa substansi utama bukan terletak pada banyaknya gelar.

“Bukan soal gelar yang banyak, tetapi bagaimana Lia mampu mengombinasikan pendekatan multidisiplin itu. Ini menjadi pondasi penting ketika ia menjalankan peran sebagai wakil rakyat dalam menyusun dan memetakan kebijakan,” tegasnya.

Senada, rekan kampus Lia di UINSA, Arifulinnuha, juga mengenang kesibukan Lia selama masa kuliah. “Saya mondok di rumah KH Maskur Hasyim, ayah Ning Lia. Saya tahu betul bagaimana padatnya aktivitas akademik beliau waktu itu,” kata Arif.

Artikel Gelar Akademik Triple Dr. Lia Istifhama Jadi Perhatian di Paripurna DPD RI, Kuliah Tiga Kampus Sejak Sarjana pertama kali tampil pada RBNasional.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, Lia Istifhama meraih 2.739.123 suara. Angka ini menempatkannya di jajaran atas perolehan suara DPD RI secara nasional, hanya berada di bawah figur publik Komeng dari Jawa Barat dan Gus Yasin dari Jawa Tengah. Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan popularitas personal, tetapi juga tingkat kepercayaan publik terhadap representasi daerah yang diusungnya.

Sebagai senator perempuan non-petahana dengan suara tertinggi, posisi Lia dinilai strategis dalam memperkuat peran DPD RI sebagai jembatan aspirasi daerah ke tingkat pusat, khususnya bagi provinsi dengan kompleksitas sosial dan ekonomi seperti Jawa Timur.

Di tengah kritik masyarakat terhadap politisi yang dianggap hanya dekat saat masa kampanye, Lia Istifhama memilih pendekatan berbeda. Ia dikenal konsisten turun langsung ke masyarakat atau mudun ngisor, istilah Jawa yang menggambarkan kehadiran langsung di lapisan bawah tanpa sekat formalitas.

Kehadiran tersebut dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui dialog warga, kunjungan komunitas, hingga pertemuan dengan kelompok profesi. Pendekatan ini membuat proses penyerapan aspirasi berlangsung dua arah dan lebih substantif.

“Politik bagi saya adalah soal amanah. Wakil rakyat harus hadir mendengarkan langsung, bukan hanya berbicara dari podium atau ruang rapat,” ujar Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, saat berdialog dengan masyarakat di Malang.

Lia Istifhama berasal dari keluarga tokoh nasional. Ia merupakan keponakan mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan putri KH Maskur Hasyim, tokoh Nahdlatul Ulama. Namun, latar belakang tersebut tidak menjadikannya berjarak dengan masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, Lia terlihat berbaur dengan warga desa, pelaku UMKM, tenaga pendidik, hingga pekerja sektor informal. Ia juga dikenal aktif di berbagai bidang, mulai dari advokasi hukum, akademik, penulisan, hingga aktivitas sosial dan seni. Pengalaman lintas sektor ini dinilai memperkaya perspektifnya dalam membaca persoalan daerah.

Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya, Mubarok, menilai gaya komunikasi dan kerja lapangan Lia Istifhama memberikan warna baru bagi lembaga DPD RI. Menurutnya, kehadiran senator secara langsung di tengah masyarakat berkontribusi pada peningkatan legitimasi politik DPD.

“Pendekatan Ning Lia berorientasi pada konstituen. Ia menemui masyarakat tanpa seleksi politik dan aktif menyerap aspirasi lintas kelompok. Pola ini penting untuk mengikis kesan DPD sebagai lembaga elitis,” kata Mubarok.

Ia menambahkan, konsistensi seperti ini berpotensi memperkuat fungsi representasi daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Dalam agenda reses dan penyerapan aspirasi, Lia Istifhama menyambangi 16 kabupaten dan kota di Jawa Timur, antara lain Surabaya, Lamongan, Gresik, Malang Kota dan Kabupaten, Nganjuk, Pacitan, Lumajang, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Tuban, Bondowoso, Pamekasan, Blitar, hingga Bojonegoro.

Dari rangkaian dialog tersebut, teridentifikasi empat isu strategis yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat. Pertama, sektor kesehatan, khususnya implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Lia mencatat masih banyak rumah sakit daerah yang menunggu kejelasan pedoman teknis agar tetap mampu menyesuaikan kapasitas layanan.

“Rumah sakit daerah harus diperkuat, tidak hanya dari sisi kuratif, tetapi juga promotif dan preventif agar perlindungan kesehatan masyarakat berjalan optimal,” ujarnya.

Isu kedua berkaitan dengan pendidikan, terutama akses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru Raudlatul Athfal di bawah Kementerian Agama. Lia menilai peran pendidik PAUD berbasis keagamaan sangat penting dalam pembangunan karakter, namun belum sepenuhnya memperoleh kesempatan yang setara.

Isu ketiga menyentuh sektor pariwisata. Banyak pelaku usaha dan pekerja wisata belum terlindungi jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, sektor ini menjadi penggerak ekonomi daerah. Lia juga mendorong integrasi fasilitas kesehatan di kawasan wisata sebagai bagian dari pengembangan wisata berbasis layanan kesehatan.

Isu keempat adalah pelestarian budaya dan bahasa daerah. Lia menyoroti pentingnya penyusunan kamus bagi sekitar 718 bahasa daerah di Indonesia sebagai langkah konkret perlindungan budaya nasional dan mendorong agar program tersebut masuk prioritas anggaran pemerintah, termasuk dalam perencanaan 2027.

“Beliau selalu rendah hati, dekat dengan masyarakat, dan tidak lelah turun ke bawah,” ujar Sriyatun, warga Gresik yang kerap mengikuti agenda Lia Istifhama.

Konsistensi Lia Istifhama turun langsung ke masyarakat menunjukkan bahwa representasi politik tidak berhenti pada kemenangan elektoral. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh aspirasi daerah yang dihimpun selama reses dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi serta pengawasan DPD RI di tingkat nasional.

Artikel Rekor Suara Tertinggi, Senator DPD RI Lia Istifhama Perkuat Politik Turun ke Masyarakat pertama kali tampil pada RBNasional.

“Kalau itu (adik dari Patria) kan fakta, tidak mungkin saya bilang tidak,” ujar Sabana dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Hotel Lumire Senen, Jakarta Pusat, Senin 19 Februari 2018.

Sabana juga mengakui bahwa dirinya pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai politik (parpol) yang dipimpin Prabowo Subianto itu.

“Itu (menjadi caleg Gerindra) kan dulu. Semua saya kira biasa ya seperti itu,” ujar Sabana.

Meski demikian, Sabana menegaskan bahwa Garuda sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Gerindra. Sabana membantah Garuda adalah parpol yang dibentuk dengan tujuan memecah suara pemillih antara Garuda dan Gerindra pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Artikel Ini Dia Hubungan Partai Garuda dengan Gerindra pertama kali tampil pada RBNasional.

Dalam Rakorwil tersebut, hadir Ketua Majelis Syariah PPP, Maimoen Zubair, dan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen.

Ketua Umum DPP PPP Muhammad Romahurmuziy atau Romi langsung hadir dalam membuka rapat koordinasi wilayah ini. Dalam kesempatan itu, ia menekankan akan terus bergerak melakukan konsolidasi.

“Kita instruksikan untuk terus konsolidasi pada tiga elemen dari struktural, kultural partai, dan ketiga elemen figur,” kata Romi dalam keterangannya, Senin 19 Februari 2018.

Bagi dia, terkait elemen kultural tak bisa dilepaskan PPP dengan dua organisasi massa yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Maka, kata Romi, penting untuk tim pemenangan serta pasangan calon untuk terus menjalin komunikasi dengan NU serta Muhammadiyah. Secara target, PPP ingin menyumbangkan 2,5 juta suara untuk pasangan Ganjar-Yasin.

Artikel Strategi PPP Menangkan Duet Ganjar dan Gus Yasin pertama kali tampil pada RBNasional.